Ini Cara Pendukung Fanatik Jokowi Ambil Peran di Pilkada

Minggu, 26 Juli 2015 – 06:26 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Tahun ini akan ada 269 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Para relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Projo pun tak mau melewatkan momen pilkada.

Menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, organisasi yang dipimpinnya memang bukan partai politik. Namun, katanya, Projo sebagai organisasi bagi pendukung fanatik Jokowi -sapaan Presiden Joko Widodo- tak mau melewatkan momen pilkada tanpa punya peran.

BACA JUGA: Hampir 1000 Calon Kada Sudah Lapor Harta ke KPK

Berbicara pada acara halal bi halal dan rapat koordinasi DPD Projo Jatim di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (25/7), Budi menyatakan bahwa organisasinya yang dideklarasikan pada 21 Desember 2013 itu harus punya peran di pilkada demi membantu Jokowi merealisasikan program pro-rakyat. Budi yang juga mantan kepala penelitian dan pengembangan DPD PDIP DKI itu menegaskan, kepala daerah yang terpilih di pilkada serentak tahun ini harus seiring dengan cita-cita Jokowi.  

"Program pemerintahan Jokowi itu memerlukan eksekutor-eksekutor di daerah. Jangan sampai Nawacita tidak mampu diwujudkan karena kepala daerah yang terpilih tidak mampu mengeksekusi dengan baik,” ujar Budi melalui siaran pers ke JPNN, Sabtu (25/7) malam.

BACA JUGA: PKB Hanya Usung Calon Sendiri di 30 Wilayah

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi

BACA JUGA: Konflik Golkar Bakal Semakin Panjaaaaaaangggg

Menurutnya, merujuk pada konsep NKRI maka pemerintah daerah tak boleh jalan sendiri hanya karena kepala daerahnya beda partai politik ataupun ideologi dengan Jokowi. “Jadi pemerintah daerah harus menjadi pelaksana yang baik bagi program-program nasional di wilayahnya masing-masing, " tuturnya.

Karenanya Budi yang juga dikenal sebagai pendiri Posko Megawati Gotong Royong pada 1998 itu wanti-wanti kepada para anggota Projo untuk cermat dalam memilih calon kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa  pilkada serentak tahun ini harus menghasilkan kepala daerah yang mumpuni dan berintegritas.

"Pilkada  harus mampu menghasilkan pemimpin daerah yg mau mengabadikan seluruh waktu , tenaga dan pikiran nya untuk kemajuan rakyat. Projo  punya tanggung jawab sejarah dan moral untuk lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan tidak terlibat KKN," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Gandeng Demokrat dan Hanura di Pilkada Kabupaten Bandung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler