jpnn.com - SURABAYA – Mengantisipasi peredaran beras sintetis atau yang dikenal sebagai beras plastik, polisi menyebarkan personel di kompleks pergudangan dan kawasan pelabuhan. Pasalnya, beras impor selalu diangkut dengan kapal.
Salah satu upaya pencegahan itu adalah pemeriksaan sejumlah gudang di kawasan Surabaya Utara. Gudang menjadi sasaran pemeriksaan lantaran dikhawatirkan dijadikan tempat transit dan penimbunan beras yang dilarang beredar di Indonesia tersebut.
BACA JUGA: Geser Pabrik Inka ke Gresik, Menteri Rini Manfaatkan Bekas Ladang Garam
Sasaran pertama adalah gudang berbendera PT Irjatama di Jalan Kalianget. Gudang tersebut diketahui menyimpan beras impor dari Vietnam dan Thailand.
Polisi memeriksa beras dalam karung yang siap edar. Pengecekan itu dilakukan dengan cara memasukkan beras ke dalam air. Hasilnya, tidak ada bulir beras yang mengambang.
BACA JUGA: Halo Mas Johan Budi...Mau Nyalon Lagi?
Setelah memeriksa sejumlah karung, polisi menyatakan bahwa gudang tersebut steril dari beras sintetis. ’’Kami hanya menyimpan beras ketan. Saya tidak tahu dikirim ke mana saja,’’ kata Titi Cahyadi, pengawas gudang.
Pengecekan berlanjut ke gudang milik PT Karya Langgeng Sukses di Jalan Kalimas Baru. Polisi pun memeriksa dengan metode yang sama. Di gudang tersebut, terdapat ribuan karung beras. Petugas juga menyatakan gudang itu steril dari beras sintetis.
BACA JUGA: Badrodin Ingin Ada Pensiunan Polri jadi Pimpinan KPK
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi menyatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan secara serentak. Tujuannya, mengantisipasi masuknya beras sintetis lewat pelabuhan dan merazia beras yang masih disimpan di gudang. ’’Dari pemeriksaan sementara, tidak ditemukan beras itu di sini,’’ ujarnya.
Dia menuturkan, pemeriksaan tidak berhenti pada hari itu saja. Polisi terus memeriksa gudang-gudang beras. Apalagi di kawasan Surabaya Utara banyak kompleks pergudangan.
Personel kepolisian juga disebar ke banyak titik di wilayah pelabuhan. Tujuannya, memantau peredaran beras sintetis melalui jalur laut. ’’Kami juga berkoordinasi dengan bea dan cukai,’’ ucapnya.
Kasubbaghumas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar menambahkan, pengawasan beras akan diperketat. Beras sintetis tersebut menjadi atensi pemerintah. Diharapkan beras itu tidak sampai beredar di masyarakat. Dia meminta masyarakat yang mengetahui adanya beras sintetis langsung melapor kepada polisi.
Sementara itu, munculnya kasus beras palsu tidak terlepas dari tingginya harga beras di pasaran. Pemerintah Provinsi Jatim berupaya mengambil langkah untuk menekan harga. Salah satunya mengusulkan subsidi angkut untuk mengurangi biaya produksi.
Munculnya harga pasar dipengaruhi beberapa aspek. Salah satunya biaya transportasi. Kenaikan harga BBM berdampak pada tingginya biaya tersebut. Secara otomatis, harga pasar beras pun ikut melambung.
Gubernur Jatim Soekarwo yakin jika biaya produksi bisa ditekan, harga pasar akan terkontrol. Pemprov pun mengusulkan pemberian subsidi biaya angkut. ’’Itu cara untuk menekan harga,’’ ucapnya.
Dia juga mengatakan, tingginya harga beras dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya tindak kriminal menyebarkan beras plastik. Kasus tersebut ditemukan di Bekasi. Dia berharap kasus serupa tidak terjadi di Jawa Timur.
Pemerintah harus aktif menekan harga pasar. Subsidi biaya angkut dianggap tepat. Soekarwo berharap usulan itu bisa segera diterapkan. Dengan demikian, harga beras di pasar bisa dikontrol. ’’Kasihan masyarakat jika harganya terus melambung,’’ katanya.
Kenaikan harga beras membuat masyarakat semakin terjepit. Apalagi, sebentar lagi masuk bulan puasa. Tingkat konsumsi semakin tinggi. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menyambut baik usulan tersebut. Subsidi biaya angkut memang bisa menekan biaya produksi. Dampaknya, harga beras di pasar tidak terlalu tinggi. ’’Itu langkah yang cukup arif,’’ katanya.
Namun, penerapannya harus dirancang. Subsidi itu tidak boleh sampai dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mencari keuntungan dari program pemerintah yang sasarannya masyarakat miskin.
Selain itu, Renville meminta pemprov memperkirakan durasi pelaksanaan subsidi tersebut. Apakah insidental menjelang puasa atau seterusnya. Penghitungan itu harus tepat sehingga nilai anggaran yang diperlukan bisa ditentukan. (riq/c6/ayi) (eko/riq/c5/ayi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Ini Pertanyakan Soal Dasar Penarikan UWTO Lahan di Batam
Redaktur : Tim Redaksi