jpnn.com - SIMALUNGUN- Program swasembada pangan sepertinya sulit untuk segera diwujudkan di Kecamatan Hutabayuraja, Simalungun, Sumut.
Soalnya , hingga kini Pemkab Simalungun belum dapat menjamin ketersediaan pupuk jenis SP dan Phonska yang dibutuhkan petani untuk mendongkrak produksi pertanian.
BACA JUGA: Daripada Makan Hati, Lebih Baik Hidup Sendiri
"Menghilangnya" kedua jenis pupuk ini akan menyebabkan produksi pertanian di kecamatan itu berkurang. Kalaupun ada di kios-kios pengecer, harganya jauh lebih mahal dari harga biasa.
Bahkan para petani terpaksa mencari kedua pupuk tersebut hingga ke Kecamatan Bandar dan Tanah Jawa.
BACA JUGA: Derita Suami Setelah Tahu Istri Bergigi Palsu, Tertipu 4 Tahun (1)
Pihak distributor tidak memberikan penjelasan apapun terkait langkanya pupuk SP dan Phonska. Padahal Kecamatan Hutabayuraja merupakan lumbung padi terbesar di Simalungun.
Biraba Siahaan (38), salah seorang petani di Kelurahan Hutabayu kepada Metro siantar (grup JPNN) mengatakan, saat ini, umur tanaman padinya telah mencapai 36 hari. Tentu akan memasuki fase pemupukan kedua. Apabila pemupukan kedua tidak disertai pupuk SP dan Phonska, maka akan berdampak terhadap penurunan produksi.
BACA JUGA: Yang Seperti Ini Benar-benar Bikin Malu Jokowi
Freddi Sinambela menambahkan, pupuk Phonska dan SP 36 itu dibutuhkan untuk memperoleh tanaman padi dengan bulir padi yang besar dan gilig (berisi). Jika tidak, maka bulir gabah akan berbentuk gepeng meskpun tetap berukuran besar.
Penurunan produksi tanaman padi yang tidak diberikan pupuk Phonska, SP 36 dan ZA bisa mencapai tiga sampai empat kuintal per hektare. Menurutnya, kondisi tersebut akan merugikan petani.
Biraba Siahaan menambahkan, selain sulit diperoleh, pupuk Phonska dan SP 36 yang ada pun harganya sangat mahal. Para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan ketiga jenis pupuk tersebut.
Dengan kondisi ini, ia berharap pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini ikut berkonstribusi dalam pengawasan keberadaan pupuk subsidi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak memihak kepada para petani kecil.
"Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan karena perlu adanya pengawasan sehingga ke depan kelangkaan pupuk ini tidak ada lagi, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pupuk dan tidak terjadi kelangkaan kembali," jelansya.
Camat Hutabayuraja Manaor Silalahi dikonfirmasi Metro Siantar di ruang kerjanya mengatakan, ia sebelumnya sudah mendengar adanya kelangkaan pupuk SP dan Phonska. Nahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian Hutabayuraja agar pupuk SP dan Phonska secepatnya tersedia.
Dinas Pertanian Hutabyuraja diimbau untuk lebih tanggap terhadap keluhan petani. Apalagi Hutabayuraja merupakan lahan pertanian padi terbesar di Simalungun. (Iwa/des)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sarankan Pelantikan Hasban jadi Sekda Sumut Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi