JAKARTA - Struktur kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) terus dimatangkan. Tim Transisi memastikan bahwa hingga pengumuman susunan kabinet dan nama menteri, masa uji publik masih terus berlangsung. Artinya, masih ada kemungkinan perubahan dalam struktur kabinet yang sedang disusun.
Ditemui di Rumah Transisi kemarin (23/9), Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, selama ini diketahui ada 18 kementerian untuk profesional dan 16 kementerian untuk profesional partai. Juga ada 34 kementerian yang membantu Jokowi-JK. "Semua itu belum pasti alias bisa berubah," tegas Andi.
Sebab, saat ini semua itu telah masuk ke ruang publik. Berbagai masukan dari masyarakat akan dipertimbangkan oleh Jokowi-JK. Dengan begitu, perubahan sangat memungkinkan untuk susunan kabinet.
Bahkan, nama-nama individu yang menjadi menteri juga memungkinkan berubah. "Usulan bisa dari media sosial hingga berbagai surat yang masuk ke Tim Transisi. Tapi, ini bergantung keputusan Jokowi-JK," paparnya.
Masa uji publik itu akan berlangsung hingga pengumuman susunan kabinet dan sosok yang dipastikan menjadi menteri. Rencananya, pengumuman tersebut dilakukan pada 20 Oktober, hari yang sama dengan pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. "Batas uji publik ini sampai diumumkan lah," jelasnya.
Terkait dengan proses seleksi nama menteri untuk kalangan profesional dan profesional partai, dia menuturkan, untuk profesional murni ada tim yang mencari sosok menteri atau disebut headhunters.
BACA JUGA: Teroris Bima Hendak Bangun Camp Pelatihan
Awalnya headhunters itu telah mengantongi 2.500 nama. Lalu, ribuan nama tersebut difilter hingga hanya menjadi 200. "Dua ratus nama ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok," tuturnya.
Tiga kelompok itu bersifat umum, yakni kinerja, leadership, dan ideologi. Setelah itu, akan dicek secara lebih mendalam setiap sosok calon menteri. Harus ada kepastian bahwa integritasnya kuat, selanjutnya baru dipilah-pilah pada setiap bidang keilmuan.
"Latar belakang bidang keilmuannya yang disesuaikan dengan posisi menteri yang ada," tegas politikus PDIP tersebut.
Lalu, partai mana saja yang telah menyerahkan usulan nama menteri? Andi menyatakan, ada satu partai yang telah menyerahkan usulan nama kepada Jokowi-JK. Yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada empat nama calon menteri yang telah diusulkan partai nahdliyin tersebut. "Soal siapa saja yang diajukan jadi menteri, tanya ke Eko (Eko Putro Sandjojo) saja," ujarnya.
Dikonfirmasi tentang masalah tersebut, politikus PKB sekaligus Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo menjelaskan, yang perlu dipahami adalah PKB dan Jokowi-JK telah satu kata soal koalisi tanpa syarat. "PKB sangat menyetujuinya," ujarnya.
Namun, memang demi kepentingan bersama, tentu akan lebih baik jika ada pembagian kewenangan. Dengan begitu, beban tidak berat di satu sisi saja. "Ini yang perlu disadari," jelas wakil ketua bidang ekonomi DPP PKB tersebut.
Soal empat nama calom menteri yang diajukan PKB, Eko enggan menyebutkan. Tapi, yang pasti, PKB ingin menduduki kementerian yang dekat dengan konstituen. Misalnya kementerian perumahan rakyat, pertanian, dan perikanan.
Lalu, apakah Eko ikut turut dicalonkan sebagai menteri? Dia menegaskan bahwa semua orang yang berada di Tim Transisi telah sepakat untuk tidak menjadi menteri. Dengan begitu, dia tentu tidak masuk bursa calon menteri. "Staf hingga deputi tidak akan jadi menteri," ujarnya.
BACA JUGA: Suara Golkar Bisa Terpecah
Seperti diberitakan sebelumnya, empat nama calon menteri dari PKB adalah Muhaimin Iskandar, Marwan Jafar, Rusdi Kirana, dan Abdul Kadir Karding. Daftar teratas ditempati Muhaimin, disusul Marwan hingga Abdul Kadir. (idr/c11/kim)
BACA JUGA: KemenPAN-RB Usul BPKP Dibubarkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syamsul Arifin Masih Ultah di Penjara
Redaktur : Tim Redaksi