jpnn.com, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi semua mitra kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum di Bali. Mulai dari Polda, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Bali.
"Mitra kerja yang lain kita juga evaluasi, ada Kanwil Kemenkumham, ada Kejati, ada Pengadilan dan lain sebagainya," kata Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy, Jumat (10/3).
BACA JUGA: Kunker Istimewa Komisi III ke Pulau Dewata
Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan BNNP Bali, dibahas soal masalah pemberantasan narkoba di Pulau Dewata.
Sebab, Aboe mengatakan, masih banyak persoalan narkoba di sana. "Kami melihat masih banyak narkoba yang masuk ke Bali, karenanya kami evaluasi bagaimana penangannya," katanya.
BACA JUGA: Tersangka Narkoba Catut Dua Anggota Polisi
Dia menambahkan, persoalan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga tak luput dari perhatian komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu. Misalnya yang terjadi di Lapas Kerobokan, Bali.
"Kami coba telisik bagaimana solusi di lapangan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang karib disapa Habib Aboe itu.
BACA JUGA: Terjerat Narkoba, Bagaimana Nasib Andika di The Titans?
Menurut Aboe, komisi tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga menyerap berbagai aspirasi. Komisi ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan sehingga bisa merumuskan kebijakannya dari tingkat pusat.
"Kami juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil mitra kerja," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Kurir Narkoba, Oknum Honorer Satpol PP Ditangkap
Redaktur & Reporter : Boy