jpnn.com - JAKARTA -- Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono tidak dapat memberikan jawaban pasti atas adanya pembengkakan nilai dana talangan (bail out) untuk Century dari Rp 632 miliar meningkat menjadi Rp 2,7 triliun. Menurutnya dalam krisis hal itu bisa saja terjadi meski tak menjelaskan secara rinci pengucuran uang negara tersebut.
"Jadi dalam krisis, itu apapun yang kita anggap sebagai perkiraan kebutuhan untuk menutup, apakah itu likuiditas, apakah itu modal, itu pasti selalu tentatif. Dalam arti ini tergantung pada perkembangan selanjutnya setelah diputuskan. Misalnya, tergantung pada apa yang terjadi dengan berapa orang yang akan mengambil uangnya, kita enggak tahu. Hal seperti ini tentu menjadi bagian dari perubahan-perubahan tadi," papar Boediono saat bersaksi di sidang Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, (9/5).
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Pendampingnya dari Makassar
Di samping itu, Boediono menegaskan bahwa masalah jumlah dana talangan bukan wewenang Bank Indonesia melainkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Pada tahap pelaksanaannya, LPS lah bersama pengawas yang tentukan apa kebutuhannya dari bulan ini ke bulan berikutnya. Pada tingkat itulah yang laksanakan," sambungnya.
BACA JUGA: Bongkar Korupsi di PDAM Lewat Mantan Wako Makassar
Boediono mengklaim tidak tahu jika ada rekomendasi dari LPS terkait penambahan jumlah dana talangan.
"Saya tidak tahu detail. Apakah dibutuhkan sekian tambahan itu kemudian dilaporkan ke pemiliknya, dalam hal ini LPS. Itu adalah proses pada tingkat itu. Saya sendiri tidak tahu," jelasnya.
BACA JUGA: Klaim Kehilangan 15 Ribu Suara, PPP Siap Menggugat di MK
Jaksa kemudian bertanya kepada Boediono apakah mendapat laporan soal pembahasan antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), DGB I dengan sekretaris KKSK Raden Pardede bahwa kebutuhan untuk Century adalah Rp 1,7 triliun namun diminta menjadi Rp 632 miliar.
Itu ditanyakan karena ada dugaan Pardede dengan sengaja mengubah besaran dana penyelamatan Bank Century yang semula Rp 1,7 triliun menjadi Rp 632 miliar agar disetujui KSSK.
Namun, Boediono kembali menjawab tak tahu, karena bukan dirinya yang secara langsung ikut membahas.
"Proses pembahasan itu sendiri saya tidak tahu apa yang dibahas itu. Tapi ujungngya adalah melapor pada saya, perubahan yang dibahas dengan Raden Pardede menjadi Rp 1,7 triliun menjadi Rp 632 miliar. Beliau paraf, saya juga," jawab Boediono.
Jaksa kemudian mencecar Boediono apakah Muliaman Darmansyah Hadad (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia) melaporkan penurunan jumlah tersebut.
Boediono menjawab tidak ingat. Hanya, Boediono menegaskan percaya kepada anak buahnya.
"Tapi saya biasanya percaya pada anak buah. Beliau ini kolega, bukan anak buah. Maaf. Gubernur tidak punya anak buah tapi kolega, ini independen, beliau yang tahu. Apa yang beliau sodorkan, saya percaya," jawab Boediono. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Almisbat Konsolidasikan Diri demi Memenangkan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi