jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyambut baik dan mengapresiasi langkah PT Taspen yang melakukan sejumlah inovasi dalam pelayanan publik.
Salah satunya akan menciptakan smart card. Kartu identitas multifungsi bagi peserta Taspen yang direncanakan bisa terwujud tahun 2017 ini diharapkan bisa membantu memudahkan para pensiunan dalam menikmati masa pensiunnya.
Kartu itu nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan diskon tiket kereta api, di toko-toko swalayan, atau bahkan di bioskop-bioskop.
BACA JUGA: BKN Bakal Uji Kompetensi 1.000 Jabatan Pimpinan Tinggi
“Kalau dapat diskon lima belas persen misalnya, maka lebihnya bisa buat belipop corn, atau minuman ringan saat nonton,” ujar Yuddy saat silaturahmi ke kantor PT Taspen, Jakarta, Jumat (24/7).
Menteri mengatakan, sebenarnya posisi PT Taspen ini sudah memiliki captive market, yakni pensiunan PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara. Kalau BUMN ini tidak melakukan inovasi pun, mereka akan datang ke Taspen. Tetapi Taspen tampaknya tidak demikian, tetapi justeru melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan kepada peserta khususnya dalam mengambil hak pensiunnya.
Apa yang dilakukan Taspen, menurut Yuddy, menunjukkan bahwa negara hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. "Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memperbaiki pelayanan publiknya," imbuh Yuddy.
Dirut PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan,smart card merupakan kartu identitas peserta yang memiliki multifungsi. Dengan memegang kartu pintar itu, para pensiunan PNS bisa memperoleh manfaat ganda, misalnya bisa menjadi kartu diskon atau kartu untuk mendapatkan layanan perawatan.
BACA JUGA: Ternyata, UU Pilkada Tak Mengatur Calon Tunggal
“Kalau salama ini kartunya berukuran besar seperti ijazah, nantinya dibuat kecil dan bisa dikantongi, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Sekarang on going process, dan progressnya pada posisi 60 persen. Tujuannya yang paling penting yaitu untuk meningkatkan kesejahtraan pensiun," katanya.
Namun Iqbal mengatakan bahwa untuk mewujudkan hal itu harus dilakukan kerjasama dengan para pihak, seperti perbankan, atau dunia usaha lain yang dekat dan sangat dibutuhkan oleh para pensiunan. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Keluar Putusan PN Jakut, Golkar Tetap Ikut Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laporan tak Dicabut, Kasus Hakim Sarpin Vs KY Lanjut
Redaktur : Tim Redaksi