Ini Kabar Buruk bagi Honorer K2 dan PTT

Sabtu, 03 Juni 2017 – 12:41 WIB
Honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar buruk bagi honorer kategori dua (K2) dan pegawai tidak tetap (PTT). Jadwal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diagendakan Senin, 5 Juni tiba-tiba hilang dari daftar agenda rapat Baleg.

Agendanya justru diganti dengan pembahasan Revisi UU Migas. Hilangnya jadwal pembahasan Revisi UU ASN ini diketahui setelah Baleg menerima undangan rapat dari Setjen untuk Senin (5/6).

BACA JUGA: Benny: Kalau Semua Bekerja, Human Trafficking Hilang

"Saya kaget begitu baca jadwal Baleg malah pembahasan UU Migas, bukan UU ASN," kata Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto kepada JPNN, Sabtu (3/6).

Dia menegaskan, akan mencari tahu kenapa sampai jadwal pembahasan tersebut menguap. Apakah karena pemerintah tidak menyetujui UU ASN direvisi atau kah ada unsur politik lainnya.

BACA JUGA: Hentikan Polemik Ahok, Tindak Tegas Persekusi

Perubahan jadwal di Baleg, menurut politikus Gerindra memang sudah biasa terjadi. Namun, yang membuat dia heran, pembahasannya diganti dengan UU Migas.

"UU Migas itu memang masuk prolegnas, tapi masih lebih penting UU ASN. Apalagi revisi UU ASN sudah keluar Surpresnya," ujarnya.

BACA JUGA: PB PGRI Setuju Honorer K2 Tua Ikuti P3K

Bambang mengaku, sebelum keluar jadwal 5 Juni revisi UU ASN, sudah melakukan lobi-lobi hingga ke pimpinan. Alhasil keluarlah jadwal pembahasan revisi UU ASN.

"Begini ini kalau tidak dikawal terus, tahu-tahunya menguap saja jadwalnya. Saya jadi mempertanyakan komitmen anggota Baleg seperti apa. Kenapa tidak menjaga jadwal yang sudah ditetapkan itu dan sekarang hilang," terangnya.

Meski kecewa karena jadwalnya menguap, mantan bupati Sukoharjo ini akan menelusuri penyebab hilangnya jadwal tersebut. Dia berjanji akan tetap konsisten mengupayakan penjadwalan kembali pembahasan revisi UU ASN, meskipun pemerintah tidak setuju. Sebab, dengan revisi UU ASN, honorer K2 serta PTT punya pintu masuk diangkat PNS.

"Saya pengin tahu alasan pemerintah tidak setuju itu apakah karena tidak ada duitnya atau karena kompetensi honorer serta PTT rendah, atau ada alasan lainnya," pungkasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Konsisten Tolak Pansus Angket


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler