jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati, mengatakan masyarakat kaget dengan perubahan pola pembelajaran yang diterapkan saat ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diketahui telah menyelenggarakan program pembelajaran jarak jauh (PJJ), menyusul pandemi virus Corona (COVID-19) yang menyerang Indonesia.
BACA JUGA: 6 Poin Penjelasan Muhadjir soal Cuti Bersama Lebaran 2020
Menurut Rita, para orang tua siswa harus benar-benar berperan aktif melakukan pendampingan. Kondisi lain, tidak semua orang tua siswa memiliki kemampuan mengakses teknologi 4.0.
"Selain itu, juga masih ada kekhawatiran orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak karena kecanduan games dan pornografi, sekarang malah dipaksa terbiasa menggunakan gadget dalam proses pembelajaran," ujar Rita pada diskusi Webinar Transformasi Pendidikan di Era Pandemi Covid 19, yang diselenggarakan Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KBPII), Sabtu (2/5).
BACA JUGA: Ada Kejutan dari Kajian KPAI soal Pembelajaran Jarak Jauh
Rita kemudian memaparkan hasil survei yang digelar KPAI beberapa waktu lalu. Sebanyak 76,7 persen siswa yang menjadi responden tidak senang dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kemudian, 81,8 persen responden menyebut proses PJJ lebih menekankan pada pemberian tugas, tanpa ada proses dialog dan menjelaskan materi, diskusi atau tanya jawab.
BACA JUGA: Tips Mendikbud Nadiem Makarim untuk Guru agar Siswa Nyaman Belajar dari Rumah
"Liburan panjang karena covid-19 semula dianggap menyenangkan, tetapi karena terlalu lama membuat rasa kebosanan," katanya.
Di sisi lain, guru menurut Rita, juga kurang bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan proses pengajaran selain juga keterbatasan dalam hal literasi digital.
Survei menggunakan teknik pengumpulan data lewat kuisioner yang diberikan menggunakan aplikasi google forms kepada 246 pengadu KPAI sebagai responden utama dan 1700 responden pembanding.
Para siswa berasal dari jenjang SD sampai SMA sederajat di 20 provinsi dan 54 kabupaten/kota di Indonesia. Survei dilaksanakan 13-20 April 2020 lalu.
Diskusi KB PII digelar dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di tengah situasi wabah pandemi covid 19 yang diikuti ratusan peserta aktivis PII dan KBPII dari seluruh wilayah di Indonesia.
Diskusi juga menghadirkan pembicara lain, anggota Komisi X Zainuddin Maliki. Ia menyoroti pemotongan anggaran pendidikan di tengah pandemi Covid 19 yang disebut mencapai Rp 4,9 triliun.
Zainuddin menilai, besaran anggaran pendidikan yang dipotong seharusnya kembali digunakan untuk penanggulangan covid 19 pada sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan juga sangat terdampak covid 19.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi, menyatakan upaya pemerintah dalam penanganan covid 19 memperhatikan semua sektor, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dari sekitar Rp 200 triliun anggaran yang digelontorkan untuk menopang sektor ekonomi, sebagian besar dikucurkan untuk UMKM.
Menurut Muhadjir, langkah tersebut diambil agar UMKM mampu bertahan di tengah badai covid 19. Karena imbas Covid 19 tak seperti krisis ekonomi 1997-1998 lalu, dimana UMKM cukup tangguh menghadapi situasi yang ada.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang