jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyebut, kinerja sejumlah kementerian banyak disorot publik akhir-akhir ini. Terutama menjelang setahun masa kerja Kabinet Indonesia Maju.
Emrus mengakui, di tengah sorotan publik tersebut juga muncul seruan agar Presiden Joko Widodo mereshuffle menteri-menteri terkait.
BACA JUGA: Kabinet Indonesia Maju Hampir Setahun, Ini Saran Emrus untuk Pak Jokowi
Antara lain, kementerian kesehatan yang disorot menyusul pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia.
"Jadi kementerian kesehatan ini salah satu yang saya lihat banyak disorot oleh publik kinerjanya kurang produktif," ujar Emrus, kepada jpnn.com, Selasa (6/10).
BACA JUGA: Bang Emrus Sebut Pilkada 2020 Tidak Perlu Ditunda, Ini Alasannya
Dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini juga menyebut kementerian di bidang perekonomian, termasuk di antaranya kementerian perindustrian, juga banyak disorot masyarakat.
Pasalnya, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Selain itu, banyak karyawan yang diberhentikan atau dirumahkan.
BACA JUGA: Kementerian Sosial Paling Tinggi Penyerapan Anggaran
"Ini juga banyak mendapat sorotan, bagaimana mereka menyikapi kondisi yang ada, apakah bisa menghandle dengan baik," ucapnya.
Kementerian lain yang disorot, kementerian sosial. "Tetapi di sisi lain, kemensos saya akui telah melakukan tugas-tugasnya relatif lebih baik. Kemensos pernah dibicarakan termasuk yang penyerapan anggarannya tinggi," ucap Emrus.
Menurut dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, sorotan publik tidak melulu terkait kinerja yang kurang baik. Seperti contoh Kementerian PUPR, justru dinilai berkinerja baik di tengah pandemi COVID-19.
"Menurut pandangan saya, Kementerian PUPR di tengah covid-19 ini terus bekerja. Banyak proyek mereka yang tetap diresmikan. Misalnya jalan tol," ucapnya.
Emrus mengakui, kinerja sejumlah kementerian dinilai kurang baik, karena pandemi COVID-19. Karena itu, tidak mungkin para menteri diganti begitu saja, hanya karena penilaian masyarakat.
Sebab, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang punya pengalaman menghadapi virus tersebut.
Direktur eksekutif EmrusCorner ini kemudian menyarankan agar Presiden Joko widodo, membuat standar penilaian. Tujuannya, Untuk mengukur kinerja para menteri yang ada.
"Jadi, bisa dinilai dari terobosan yang dilakukan. Ada atau tidak terobosan yang dilakukan. Misalnya, di bidang perekonomian, mungkin memang belum bisa bangkit, namun ada harapan 2-3 bulan ke depan bangkit karena ada terobosan," katanya.
Demikian juga dengan kementerian pertanian, Emrus menyebut presiden bisa menilai sejauh mana terobosan yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan nasional.
"Apakah sudah ada lahan-lahan baru yang dikelola oleh BUMN atau masyarakat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok? Karena itu saya bilang, presiden perlu melakukan evaluasi secara ketat dan terukur kepada para menteri," katanya.
Emrus mengakui, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Namun, demi Indonesia maka menteri-menteri yang dinilai tidak produktif, harus direshuffle. Karena jabatan yang diemban menyangkut kesejahteraan masyarakat.
"Perlu diketahui, jabatan itu bukan ekperiman, coba-coba. Harus memang orang yang benar-benar bisa bekerja," pungkas Emrus.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang