jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan pokok-pokok nota keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional.
Ini disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra M Nizar Zahro, dalam sidang paripurna pemandangan umum terhadap nota keuangan dan Rancangan APBN 2017 di Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
BACA JUGA: Kemenag: Kalau Jadi Haji, Keabsahannya Dipertanyakan
Nizar menyebutkan bahwa fraksinya sependapat dengan pemerintah bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Tapi hal itu belum sepenuhnya tergambar di RAPBN 2017.
"Niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal, yang kemungkinan masih akan berlanjut karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan negara yang telah ditetapkan," kata Nizar.
BACA JUGA: Purnawirawan TNI Terpilih Jadi Ketum PKPI
Berkaitan dengan asumsi makro dalam RAPBN tahun 2017 telah ditetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3-5,9 persen, inflasi 3-5 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.650-Rp 13.900 per dolar AS, dan SBN 5-5,5 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45/barel. Lifting minyak 780 ribu barel per hari.
Penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi misalnya, dinilai Gerindra cenderung bersifat moderat. Seharusnya pemerintah lebih optimistis karena sudah ada beberapa sentimen positif seperti kebijakan pengampunan pajak dan hadirnya tim ekonomi baru hasil reshuffle kabinet.
BACA JUGA: So Sweet.... Ahok Salut pada Pengorbanan Bang Ruhut
Penetapan inflasi 3,5 persen dalam RAPBN 2017, mengesankan bahwa pemerintah belum memiliki strategi jitu untuk menjinakkan inflasi agar lebih rendah dan bersaing dengan negara lain.
Soal lifting minyak mentah 780 ribu barel per hari juga dianggap menunjukkan kemunduran konsistensi pengelolaan migas nasional. Jumlah itu berada pada kisaran tengah dari target lifting minyak yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR akhir Juni lalu.
"Jika dibandingkan dengan APBN Perubahan 2016 yang sebesar 820 ribu bph, target lifting minyak tahun depan tersebut lebih rendah 4,9 persen. Nampak sekali bahwa setiap tahun Pemerintah semakin tidak mampu mencapai target lifting minyak," ujar politikus asal Madura itu. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala BPJN Ditahan, KPK Bidik Pejabat Kemenpupera
Redaktur : Tim Redaksi