jpnn.com, MATARAM - Aksi Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Najamudin Mustofa yang marah-marah saat mobilnya disetop polisi di Pos Penyekatan PPKM di pintu masuk Kota Mataram, Kamis (15/7), viral di media sosial.
Atas kejadian itu, anggota dewan menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada pihak Polda NTB terkait perdebatan antara dirinya dengan polisi yang sedang berjaga di pos penyekatan.
BACA JUGA: Lihat, Anggota DPRD Diadang Petugas di Pos Penyekatan, Berdebat Sengit, Begini Kejadiannya
"Dalam video itu, sekali lagi saya sama sekali tidak pernah menyinggung institusi kepolisian. Yang ada itu oknum yang bertugas di sana," ucap Najamudin, Jumat (16/7).
"Saya tanyakan soal dasarnya apa meminta surat keterangan vaksin di pos penyekatan, kalaupun saya bertanya itu wajar sama seperti masyarakat lainnya," lanjut politikus PAN itu di Mataram.
BACA JUGA: Anggotanya Diduga Memukul Wanita Hamil, Kepala Satpol PP Sampaikan Kalimat Begini
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu mengaku tidak pernah melakukan unsur melawan hukum, khususnya kepada aparat kepolisian. Apalagi menyudutkan institusi Polri.
Walakin, dia menyayangkan sikap ngotot oknum polisi yang bertugas di pos penyekatan dengan meminta surat keterangan sudah divaksin bagi para pengguna lalu lintas yang melintasi areal perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat di Gerimax tersebut.
BACA JUGA: Mahfud MD Menonton Sinetron Ikatan Cinta, Irwan Fecho Langsung Menyerang
Najamudin beralasan, jika merujuk Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Zulkiefliemansyah terkait pemberlakuan PPKM Mikro, tidak ada klausul yang menyebutkan harus menunjukkan kartu keterangan vaksin itu.
"Jadi, dasar mereka untuk meminta surat vaksin itu yang saya tanyakan. Tetapi, mereka kukuh dan ngotot, namun ketika saya meminta divaksin untuk saya dan sopir juga tidak bisa. Petugas vaksinasi juga enggak ada di lokasi saat itu," tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, Najamudin juga merasa terpanggil melihat banyak warga dari berbagai daerah di NTB yang ingin masuk ke Kota Mataram, tetapi diminta memutar balik lantaran tidak membawa bukti vaksin.
Menurut Najamudin, warga yang diminta memutar balik itu ada yang dari Lombok Tengah, Lombok Timur yang lokasinya jauh. Bahkan, ada penumpang yang menggunakan bus dari Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.
"Coba dibayangkan masyarakat diminta balik, di mana hati nurani kita melihat mereka sudah jauh-jauh dari rumah disuruh balik. Ini orang cari makan ke Mataram tetapi diminta balik," tegasnya.
Terlebih lagi, lanjut Najamudin, pasokan kebutuhan makanan dan buah-buahan warga Mataram justru dipasok selama ini oleh petani dari luar kota itu. Di antaranya dari Lombok Tengah, Lombok Timur hingga Sumbawa.
BACA JUGA: Jokowi Blusukan ke Tanjung Priok Malam Hari, Lihat yang Dia Lakukan
Kondisi itulah yang membuat Najamudin terpanggil nuraninya sebagai wakil rakyat untuk turun di pos penyekatan PPKM. Sebab, banyak pedagang sayur hingga pedagang ikan harus rela memutar balik karena tidak membawa surat keterangan sudah divaksin.
"Perasan sedih melihat ribuan warga yang jauh-jauh datang, tetapi belum sampai ke Mataram sudah diminta balik pulang," ucap Najamudin menjelaskan.
Soal kejadian ribut-ribut di pos penyekatan, Najamudin mengaku saat itu hendak menuju Kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Kota Mataram, dari rumahnya di Lombok Timur.
"Sekali lagi, sikap saya itu tanpa perencanaan. Itu murni spontan saja. Dan, jika saya dipanggil oleh Polda NTB itu, deliknya apa? Tetapi, hingga saat ini, saya belum dipanggil oleh aparat kepolisian," ujar Najamudin.
Dia juga merasa tindakannya itu tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur pidana atau menghambat kinerja kepolisian. Selain itu, Najamudin mengaku apa yang disampaikannya juga sebagai tugas menjadi wakil rakyat.
"Menurut saya tidak ada unsur pidana, saya berbicara juga karena sebagai wakil rakyat, ada hak melekat bahwa kami juga harus menyuarakan apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkas Najamudin Mustofa. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam