jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari mengatakan, serangkaian kegagalan PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR karena munculnya rasa percaya diri yang berlebihan sejak pemilu dilaksanakan. Akibatnya menurut Hajri, pendukung Jokowi kerap salah langkah.
"Sejak awal, berbagai langkah PDIP dan koalisinya di DPR terlalu confident. Mereka jadinya seperti menciptakan sebuah labirin sendiri, dimana pada akhirnya mereka tidak bisa menemukan jalan keluarnya sehingga membuat PDIP selalu kalah melawan Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Senin (6/10).
BACA JUGA: Tunjukkan Buktinya Dong, Ini Main Tahan Aja
Kepercayaan diri yang terlalu tinggi lanjutnya, bisa dilihat dari berbagai pernyataan PDIP yang selalu mengecilkan para pihak yang tidak sejalan dengan mereka dan selalu menuduh orang yang tidak sejalan dengan keinginan PDIP sebagai pihak yang tidak pro-rakyat dan tidak pro-demokrasi.
Contohnya menurut mantan Wakil Ketua MPR itu terkait dengan kisruh UU Pilkada.
BACA JUGA: Kedepankan Musyawarah agar KMP dan KIH Bersatu di MPR
"Mereka menuduh KMP mengkhianati rakyat karena menginginkan pilkada lewat DPRD. Mereka menolak alasan KMP bahwa pemilihan lewat DPRD adalah bentuk implementasi dari sila keempat Pancasila. Saat ini, ketika tahu dan mengalami kekalahan demi kekalahan, pada pemilihan pimpinan MPR, mereka meminta agar tidak dilakukan secara voting tapi melalui musyawarat mufakat seperti bunyi sila keempat Pancasila," ujarnya.
Komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh partai politik terhadap partai politik lainnya, menurut Hajri pun tidak berjalan. Komunikasi politik yang dilakukan KIH sangat terbatas dan itupun dilakukan secara parsial sehingga dampaknya KMP justru semakin solid.
BACA JUGA: Karen Sebut Banyak Orang Mampu Jadi Menteri ESDM
"Komunikasi politik yang dilakukan KIH yang sangat terbatas dan itupun dilakukan secara parsial. Mestinya ajak berbicara semua anggota KMP," sarannya.
Bersamaan dengan itu, Hajri juga menilai cara Jokowi berpolitik justru menciptakan perpecahan di tubuh koalisi pendukungnya.
Jokowi dinilai kerap tidak mampu melihat fakta dan kenyataan bahwa dalam politik diperlukan konsistensi, sementara Jokowi dan para pendukungnya kerap menunjukkan inkonsistensi dalam sikap dan pernyataan.
"Contohnya adalah pernyataan ingin membuat kabinet ramping, kabinet profesional, elit tidak boleh rangkap jabatan dan koalisi tanpa syarat. Itu semua sangat sulit diimplementasikan. Jangankan KMP, di dalam internal koalisi pendukung Jokowi bingung dengan kondisi ini. Mereka kerap mengeluh karena mereka membutuhkan satu kepastian politik. Jokowi tidak paham bahwa dalam politik masalah take and give adalah hal biasa yang penting bagaimana itu tidak disalahgunakan," jelasnya.
Jika PDIP tidak terus ingin mengalami kekalahan lagi kedepannya, Hajri menyarakan PDIP merubah cara dan komunikasi politiknya. Jokowi bisa memanfaatkan Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan komunikasi politik karena JK relatif bisa lebih diterima oleh seluruh unsur partai yang ada.
"Semua ini fakta yang tidak bisa dinafikan, KMP solid dan kokoh. Kalau masih menggunakan pola komunikasi yang sama yang selalu mengklaim dan menuding pihak KMP salah, maka KMP akan semakin solid dan PDIP justru akan mengalami kekalahan demi kekalahan ke depannya," pungkas Hajri.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Belum Berani Sebut Nama Kader untuk Pimpinan MPR
Redaktur : Tim Redaksi