jpnn.com - JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Dien Emmawati mengakui saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki utang sebesar Rp38,86 miliar kepada rumah sakit pemerintah pusat.
Namun, Dien menjelaskan bahwa hutang tersebut muncul karena adanya peningkatan kejadian insidental yang sifatnya tak terduga di Jakarta. Misalnya, bencana banjir yang melanda Jakarta hampir 2 bulan lamanya, banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan dan kekerasan hingga kasus keracunan makanan.
BACA JUGA: Kadisperindag dan Sekdis Nyaris Adu Jotos
"Ada banjir, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jakarta. Ada keracunan makanan, bencana itu kan harus kami bayar," ujar Dien saat dihubungi Sabtu (12/7).
Kata Dien lagi, fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum tersedia menjadi penyebab mengapa tagihan kesehatan Dinas Kesehatan sangat tinggi. Dari 115 lembaga medis, Pemprov DKI berhutang paling banyak ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit besar lain seperti Rumah Sakit TNI atau Polri.
BACA JUGA: Pemprov DKI Larang Mudik dengan Mobdin
"Rumah Sakit Cipto, sama rumah sakit yang besar seperti Rumah Sakit TNI atau Polri," tuturnya.
Ia berjanji akan segera melunasi hutang-hutang tersebut dengan syarat kelengkapan administrasi harus jelas. Artinya, pihak rumah sakit harus menunjukkan bukti pelayanan kepada warga berupa tanda pengenal penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pasien yang dilayani. Dan yang pasti, pasien yang melakukan tindakan operasi kosmetik dan orthodontic untuk pemasangan kawat gigi tidak akan mendapat pembiayaan gratis dari Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: WNA Korea Jadi Korban Perampokan di Taksi
"Kasusnya sakit, ya harus dibayar bukan dibuat-buat ya. Kecuali kalau anda operasi kosmetik atau pakai behel," tambahnya.(sam/rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serukan #SuaraDamai, Pekerja Seni Kumpul di Bundaran HI
Redaktur : Tim Redaksi