Ini Penyebab Proyek MRT Molor Menurut Ahok

Jumat, 27 Juni 2014 – 03:48 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui pelaksanaan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) terlambat atau molor dua bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Seharusnya, pembangunan proyek transportasi masal itu sudah dimulai sejak April 2014 lalu.

Namun hingga Juni ini, proyek yang dananya bantuan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) belum terlaksana sama sekali. Bahkan, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disibukkan dengan pembebasan lahan. Penyebabnya lainnya proyek itu molor adalah masalah pembenahan utilitas jaringan bawah tanah di sepanjang jalur MRT.

BACA JUGA: Saksi Dicecar Soal Pengadaan Bus Gandeng Rp 150 Miliar

”Pembangunan MRT terlambat karena soal utilitas yang belum selesai, seperti utilitas gas, PLN dan Telkom,” ujarnya kemarin (26/6).

Basuki juga mengatakan, selain masalah-masalah tersebut, MRT juga terkendala pembangunan jalan pengganti di lokasi Stasiun Lebak Bulus, Cipete, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M, serta rencana lahan untuk pembangunan jalur layang transportasi berbasis rel itu di Jalan Kartini juga masih dalam tahap negosiasi harga.

BACA JUGA: Jelang Ramadan, Preman Monas Disisir

Padahal, seharusnya lahan-lahan itu sudah bebas pada Februari-Maret 2014. ”Lahan Perumahan Polri itu cuma tukar saja. Kita juga lambat sih. Menteri Keuangan itu bilang, kita bisa lepasin tapi kamu juga lepasin buat saya yaitu lahan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Aku sudah oke dan ngomong dari tahun lalu ke BPKD, tapi BPKD kita kerja lambat. Makanya mau kita ganti kepala BPKD. Aku mau kirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ganti Kepala BPKD,” cetusnya.

Pejabat yang akrab disapa Ahok ini juga mengatakan, dia tidak ingin pembangunan MRT terkendala yang membuat penyelesaian pembangunan fisiknya tidak tepat sesuai dengan jadwal. Karena MRT menjadi tulang punggung transportasi di Jakarta selain Kereta Rel Listrik (KRL) yang dikelola PT KAI.

BACA JUGA: Perseteruan Ahok-Menpora, Jokowi: Nggak Usah Rame-rame

”Karena bagaimana pun, tulang punggung utama transportasi di Jakarta adalah transportasi berbasis rel seperti KRL dan MRT. Karena MRT dan KRL kalau diterjemahkan tuh mirip. Bentuknya sama, semuanya sama kok,” tegasnya juga.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT, Dono Bustami optimistis keterlambatan karena faktor utilitas dan pembebasan lahan akan segera bisa diatasi. Namun, dia berharap agar persoalan non teknis, seperti kesalahpahaman antara Pemprov DKI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus bisa segera dituntaskan.

Sebab, bila dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan memberi efek buruk di masa mendatang. ”Kalau dampak sekarang belum terasa. Tapi lahan ini (Depo MRT di Lebak Bulus) menjadi tanggunng jawab pemerintah daerah (Pemprov DKI, Red). Kalau kita menunggu saja,” terangnya.

Dia juga mengatakan target awal penyelesaian MRT masih sama. Pejabat yang akrab disapa Dono itu juga berharap pembangunan Depo MRT di Stadion Lebak Bulus dapat segera terlaksana agar pembangunan MRT di area itu tidak terhambat. Dono juga mengimbau agar persoalan komunikasi antara Pemprov DKI dengan Kemenpora dapat segera diselesaikan.

”Kita jadwalnya masih sama. Kami harapkan sih bisa segera diserahkan ke kami, agar bisa konstruksi bisa segera dimulai. Kan sama-sama pemerintah,” katanya juga.

Sebelumnya, Kemenpora menolak mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan Stadion BMW. Stadion ini akan menjadi pengganti Stadion Lebak Bulus yang digunakan sebagai Depo MRT dan area transportasi masal tersebut.

Sayangnya, Kemenpora menolak memberikan rekomendasi pembagunan Stadion BMW karena belum mendapatkan sertifikat resmi IMB dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, persoalan semakin pelik saat Menpora Roy Suryo merasa dipaksa oleh Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan Stadion BMW.

Basuki sendiri mengaku tidak pernah merasa memaksa Roy Suryo. Dia bahkan blak-blakan menyebut nama Joko Widodo yang mengirimkan surat permintaan rekomendasi kepada Kemenpora terkait pembangunan Stadion BMW.(wok)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Parkir Liar Diberantas, Diduga Ada yang Beking


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler