jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau semua pihak, termasuk masyarakat, untuk tidak mencari dan saling menyalahkan di tengah mencuatnya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya rupiah.
"Prinsip kepemimpinan yang saya anut - pantang menyalahkan baik pendahulu maupun pengganti saya. Tabiat menyalahkan tak baik & tak arif. Saya juga tak suka menyalahkan pendahulu. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur & Ibu Megawati, semua ingin berbuat yg terbaik untuk rakyatnya," ungkap SBY di akun facebook Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (18/12) dini hari.
BACA JUGA: Perusahaan Korsel Ingin Bangun Galangan Kapal di Indonesia
SBY menilai, dalam situasi ini, pemerintah dan rakyat tidak boleh saling menyalahkan apalagi mencari kambing hitam. Selain tak etis, SBY mengatakan sekarang yang terpenting adalah solusi. "Saya ingin berbagi ilmu & pengalaman. Berikut bagaimana saya & para pembantu saya atasi krisis. Sebagian mengenalnya sebagai SBYnomics," tulisnya.
SBY mengklaim, pada Oktober 2013, saat menjadi Ketua APEC, dia menyampaikan bahwa semua "emerging economies", termasuk Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Tantangan itu antara lain berupa pelambatan pertumbuhan, menurunya nilai tukar, jatuhnya harga komoditas pertanian dan mineral.
BACA JUGA: Jokowi: APBN Jangan Tergantung Setoran Dividen BUMN
"Saya sampaikan era dolar murah sudah usai. Saya perkirakan nilai tukar rupiah kita tahun 2014 tembus Rp 12.000 per 1 dolar AS. Saya tak pernah menjanjikan rupiah akan menguat bahkan di bawah Rp 10.000 per dolar AS, karena saya tahu situasi ekonomi dunia. Nilai tukar rupiah kita saat ini ditentukan oleh faktor "supply-demand", kebijakan moneter bank sentral AS & juga spekulasi pasar," beber SBY.
Menurut SBY, tekanan ekonomi ada yang bersifat global (akibat kebijakan Bank Sentral AS, turunnya pertumbuhan Tiongkok & stagnasi ekonomi Eropa), ada juga yang bersifat nasional, misalnya adanya defisit perdagangan dan anjloknya nilai ekspor kelapa sawit, batubara dan lainnya.
BACA JUGA: Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Cari Kambing Hitam
"Ekonomi yg kurang cerah di Tiongkok, Jepang & Eropa bagaimanapun akan menurunkan peluang ekspor & investasi di Indonesia. Itulah sebabnya selaku Presiden (saat itu) saya tetapkan pertumbuhan yang realistik sekitar 5-6 %. Saya tahu situasi global, kawasan & nasional. Saya tidak memberikan angin surga, ekonomi kita akan tumbuh tinggi hingga 7 %. Semua negara menurunkan angka pertumbuhannya," tandas SBY.
SBY menuliskan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini hanya 7 persen yang biasanya mencapai 8-10 %. Hal itu berdampak negatif pada perdagangan dan investasi ke negara lain, termasuk Indonesia.
"Saya menyadari porsi sumber pertumbuhan (growth) dari neto ekspor-impor mengalami penurunan, karenanya menjaga investasi penting. Namun, situasi perekonomian global tetap menekan investasi di Indonesia, kendati iklim, perizinan & infrastruktur terus kita perbaiki. Karenanya sumber pertumbuhan yang sungguh kita jaga adalah konsumsi rumah tangga & pembelanjaan pemerintah. Hasilnya lumayan," sebutnya.
SBY setuju bahwa subsidi yang tidak tepat harus dipangkas. Itu pula alasannya mengapa dia menaikkan BBM tahun 2013, juga tarif listrik dan gas di tahun 2014. "Penghematan anggaran juga kami lakukan dalam APBNP 2014 (sebanyak Rp 43 triliun), tetapi pembelanjaan pemerintah tetap penting," tandasnya.
Di saat kritis, lanjut tulisan SBY, konsumsi pemerintah tetap penting, agar permintaan tetap terjaga dan sektor riil tidak semakin menurun. "Agar daya beli rakyat, khususnya keluarga miskin tetap terjaga, kami berikan berbagai bantuan langsung agar bisa mencukupi kebutuhannya. Ketika terjadi kenaikan harga-harga, secara moral, sosial & ekonomi pemerintah wajib membantu golongan miskin & tidak mampu. Kebijakan subsidi memang tidak disukai oleh Neolib & ekonomi yg kapitalistik, tetapi bagi saya tetap diperlukan. Ini soal keadilan sosial," tuturnya.
Dengan demikian, SBY mengklaim saat pemerintahannya, sektor riil tetap bergerak dan tidak perlu ada PHK karena barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tetap dibeli rakyat. "Seperti inilah kebijakan ekonomi yang kami jalankan, untuk menjaga pertumbuhan, lapangan pekerjaan & penurunan kemiskinan. Meskipun tidak sempurna tetapi hasilnya nyata & ada. Pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 di antara negara-negara anggota G-20," katanya.
SBY terkesan mengharapkan, Presiden Jokowi dan pemerintahannya bisa mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter di dalam kebijakan ekonomi di era gejolak.
"Inilah garis besar kebijakan ekonomi yang saya pilih & jalankan ketika ekonomi kita mengalami tekanan. Ada alasan & "rationale-nya". Namun, jika kebijakan ini dianggap salah, silakan dicari kebijakan yang lebih baik. Sepenuhnya hak Presiden Jokowi & pemerintahannya. Tetapi, negara bukanlah perusahaan, mengelola ekonomi negara tidak sama dengan mengelola bisnis. Saya yakin pemerintah paham," pesan SBY. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Calon Dirut Telkom Masih Jalani Assessment
Redaktur : Tim Redaksi