jpnn.com - YOGYAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito menilai partai-partai politik yang ada saat ini tak punya konsep yang jelas untuk mengorganisasi rakyat. Menurutnya, hal itu penting untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang penting.
Berbicara dalam diskusi bertema Mewujudkan Tri Sakti Dengan Pembangunan Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya di University Center, UGM, Senin (04/01), Arie mengatakan, selama ini masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Penyebabnya karena parpol tak punya peta jalan (roadmap) yang jelas tentang pelibatan publik dalam pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Duh, Desak Garap Surya Paloh dan Jaksa Agung, Demonstran Bawa Pocong ke KPK
Menurutnya, saat ini sudah waktunya menggeser pengambilan keputusan politik dari elitis jadi praksis. “Lakukan pengorganisasian masyarakat, jangan rakyat diajak teknokrasi saja," kata Arie.
Sosiolong pengajar di FISIPOL UGM itu menegaskan, rakyat harus mulai dibiasakan untuk diajak memperdebatkan kekuasaan. Karena itu, lanjutnya, ketika ada sikap kritis jangan serta-merta dibawa ke ranah hukum.
BACA JUGA: Bos AP II Sebut Pembobol Bagasi di Soetta Anggota Sindikat
“Ajak dan beri ruang debat tentang kekuasaan. Politik harus ditandai dengan debat habis-habisan, sengketa politik harus dibahas, ini harus diberi ruang, politik jangan sampai teramputasi," katanya.
Arie pun mengaku yakin pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan itu bisa terwujud. Sebab, rakyat juga sudah terbiasa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif hingga pemilihan pesiden.
BACA JUGA: Sidak Hari Pertama Kerja, MenPAN-RB Temukan Banyak Masalah
Syaratnya, kata Arie, harus ada pendidikan politik bagi masyarakat. “Kita butuh adanya civic education, pendidikan politik yang lebih menyentuh masalah dan problema rakyat," tegasnya.
Menurutnya, parpol yang sebenarnya sudah punya modal untuk mengorganisasi massa adalah PDIP. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri yang pada 10-12 Januari nanti akan menggelar rapat kerja nasional itu punya kesempatan melahirkan kader yang kuat secara ideologis, namun mampu bekerja di setiap lini.
Meski ideologi tak selalu mudah dicerna, kata Arie, namun hal itu bisa dilakukan asal ada kepemimpinan yang berkarakter. Ia lantas mencontohkan gerakan revolusi mental yang kini dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Kalau sekarang digelorakan revolusi mental, jelas butuh corak kepemimpinan yang lebih tegas, bagaimana menjalankan demokrasi untuk menyelamatkan ideologi," katanya.
Sedangkan pakar sumber daya manusia dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Wuryadi menyatakan, Indonesia justru sudah punya modal untuk menjalankan proses demokrasi tanpa harus dengan menurut pada suara terbanyak. Ia mencontohkan rembuk desa yang lazim di lakukan di desa-desa di Yogyakarta.
Menurutnya, rembuk desa merupakan contoh konsep demokrasi yang mencari mufakat tanpa harus voting. "Konsep demokrasi soal mufakat, inspirasinya pemerintah desa, ada rembuk desa. Ini jadi inspirasi yang menghasilkan konsep alternative dispute resolution, ini masa depan solusi konflik di dunia," katanya.(ara/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Nggak Densus 88 Minta Maaf ke Korban Salah Tangkap?
Redaktur : Tim Redaksi