jpnn.com - JAKARTA - Jajaran menteri di sektor ekonomi diharapkan lebih bisa berkoordinasi dengan baik guna mengatasi kondisi perekonomian yang tidak bersahabat saat ini.
"Kondisi ekonomi global semuanya sedang tidak bersahabat, secara eksternal seperti itu. Dan kondisi sekarang ini DPR mengharapkan agar ada koordinasi yang lebih baik. Terutama mendekati penyampaian nota keuangan yang murni dari pemerintahan saat ini pada 14 Agustus nanti," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Sabtu (8/8).
BACA JUGA: Jokowi Akui Birokrasi Indonesia Masih Sering Mempersulit
Dia mengakui, APBN 2015 yang disusun pemerintahan periode 2009-2014 lalu memiliki batasan dan ketidaksesuaian dengan program saat ini. Padahal, sudah disesuaikan dengan APBN-P 2015.
Namun, hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan inovasi jika para menteri ekonomi pemerintahan Joko Widodo bisa berkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekonomian tidak stagnan.
BACA JUGA: Hi..Hi..Hi... Kritik Keras Bamsoet Ternyata Membekas di Benak Jokowi
"Kita memiliki BUMN dengan aset Rp 4600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi," jelas Taufik. (wah)
BACA JUGA: Kemensos Pastikan Validasi untuk 3 Program Prorakyat Terus Berjalan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokuno Meletus, Bandara Gamarmalamo Galela Ditutup
Redaktur : Tim Redaksi