jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pro Prabowo-Sandi (PROPAS) K2 Indonesia Bhimma mengeluarkan seruan terkait beredarnya agenda silaturahmi nasional (Silatnas) yang bakal digelar 16 Maret di Gelora Bung Karno (GBK).
Dia mengimbau kepada seluruh barisan K2 Indonesia supaya tetap fokus menjalankan aktivitas di daerah masing-masing. Tidak terpancing dengan isu-isu yang bisa menghilangkan akal sehat semuanya. Apalagi ada penarikan iuran yang cukup besar bagi honorer K2.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Terburu-buru, Pengumuman Kelulusan Molor Terus
Awalnya besaran iuran Rp 300 ribu sampai Rp 700 ribu. Belakangan diturunkan menjadi Rp 100 ribu per orang.
BACA JUGA: Honorer K2 Gelar Aksi, Tagih Janji Diangkat jadi PNS, Bukan PPPK
BACA JUGA: Demi Prabowo - Sandi, GerakJateng Gelar Konser Indonesia Menang
"Bisa dibayangkan kalau Rp 100.000 x 10.000 orang sudah Rp 1 miliar. Uang Rp 100 ribu buat K2 Indonesia sangat berharga untuk menafkahi anak dan keluarga beberapa hari," kata Bhimma kepada JPNN, Kamis (14/3).
Dia menegaskan, cukup sudah K2 Indonesia di PHP (pemberi harapan palsu) di rezim ini. Jangan sampai terjebak di PHP berkali-kali lagi. Ingat sejarah pergerakan dan proses K2 Indonesia sampai saat ini sudah melampaui batas kewajaran akal sehat. Semua cara usaha, upaya dan ikhtiar telah dilakukan.
BACA JUGA: Korwil PHK2I Jateng Beber Penyebab Hasil Tes PPPK Molor
Strategi perjuangan melalui audiensi, demonstrasi baik jalur eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah bosan dilakukan. "Hanya orang dungu yang menelantarkan rakyatnya sendiri (K2 Indonesia) tidur di aspal depan Istana 30-31 Oktober 2018. Sudah cukup K2 Indonesia dizalimi sampai akhir 2018," ujarnya.
Bhimma yang guru honorer sekaligus merangkap operator sekolah ini melanjutkan, 2019 adalah tahun politik. Dia mengajak seluruh K2 Indonesia menggunakan hak politik masing-masing untuk memilih Capres yang betul-betul mencintai rakyatnya termasuk K2 Indonesia.
"Tetap rapatkan barisan K2 Indonesia demi memenangkan Prabowo-Sandi," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Gelar Aksi, Tagih Janji Diangkat jadi PNS, Bukan PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad