jpnn.com - TERNATE - Menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama sesuai rencana kerja pemerintah per September 2013 sebesar 11,47 persen. Salah satunya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
“Jelas hal itu merupakan prestasi dan bukti nyata dari kerja keras yang selama ini dilakukan,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pada Rapat Koordinasi Tingkat Pusat PKH Tahun 2014 di Hotel Bella International, Maluku Utara, Selasa (6/5).
BACA JUGA: 43 Anak Jadi Korban Pelecahan Seksual Selama Januari-April
Tahun ini, tantangan yang dihadapi semakin berat melihat berbagai kondisi kemiskinan ditambah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Dibutuhkan upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan dengan beberapa tantangan, di antaranya: Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia anak dan kelompok usia muda miskin. Kedua, belum ada sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Ketiga, adanya kelompok yang mengalami ketersisihan sosial atau social exclusion.
Keempat, kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial yang tinggi. Kelima, perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan. Keenam, ketidaksetaraan gender dan perbedaan ke dalam kemiskinan dan kerentanan antara perempuan dan laki-laki, serta antarkelompok umur.
BACA JUGA: Kejagung Periksa Kadis Pertanian Aceh Tenggara
“Saya optimis, berbagai tantangan berat itu mampu diatasi dan dilewati bersama-sama, ” ujarnya.
Semangat kemitraan lintas sektor yang tinggi, menjadikan tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sarana dapat diantisipasi melalui kerja sama di berbagai tingkatan.
BACA JUGA: Desak Seluruh Komisioner KPU Nisel Dipecat
Saat ini, masih banyak kekurangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Seperti cakupan PKH masih terbatas, sehingga dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kurang signifikan. Pada tataran pelaksanaan fungsi pendampingan masih terkendala oleh rasio jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang sangat dipengaruhi kondisi geografis dan mekanisme pengembangan kapasitas.
Program komplementaritas dalam PKH belum terintegrasi dengan baik. Padahal, peningkatan sumber daya tidak hanya diperlukan bagi anak peserta PKH saja, melainkan dibutuhkan juga untuk rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan.
“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut, yaitu merintis G2P-PKH Payment untuk menggunakan e-Money (uangelektronik), sehingga keluhan dalam penyaluran bantuan tunai bersyarat bagi peserta PKH dapat terasi dan September 2014 dilakukan uji coba, ” ucapnya.
Untuk kegiatan Family Development Session (FDS) sebagai upaya peningkatan sumber daya tidak hanya pada anak peserta PKH saja. Tetapi pada sumber daya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan, direvitalisasi sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan PKH.
Tidak dapat dipungkiri, kata Salim, berbagai bantuan dan dukungan penuh dari kementerian/lembaga sebagai pemangku kepentingan program ini. Misalnya, Kemenkokesra, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, Kemkominfo, Kemdagri dan Pemerintah Daerah, TNP2K, BPKP, LKPP, Unicef, World Bank, SPP GIZ, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
“Kerjasama yang kemitraan yang telah dijalin selama ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ” tandasnya.
Ke depan, PKH agar menjadi ‘Pusat Entry Point’ bagi para kelompok masyarakat sangat miskin untuk bisa mengakses perlindungan sosial terpadu yang Komprehensif.
Tentu saja, sangat memungkinkan terwujud karena PKH memiliki beberapa kesiapan infrastruktur, seperti kelembagaan, dukungan SDM, terdapat 6 Balai Besar Diklat dan Pusdiklat serta PuslitbangKesos, Pusat Kontrol Pelaksanaan PKH di UPPKH Pusat, serta dukungan data oleh Pusdatin Kesos dan TNP2K.
Melalui sistem yang dibangun tersebut, dipastikan setiap masyarakat sangat miskin bisa dengan mudah menerima perlindungan sosial secara komprehensif, seperti raskin, jaminan kesehatan dan bantuan siswa miskin, serta program lain yang sesuai.
Untuk mendukung itu, kepada Kementerian/Lembaga terkait, terutama Bappenas, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah agar mengupayakan komplementaritas secara lengkap, penuh dan utuh.
“Berbagai upaya yang dilakukan, harapannya adalah peserta PKH dapat segera lepas dari jerat kemiskinan yang menghimpit dan menyengsarakan mereka, sehingga bangkit dan mandiri, ” katanya.
Selain itu, Mensos memberikan paket bantuan PKH 2014 untuk di Provinsi Maluku Utara 5.460 KSM, kabupaten/kota Rp 6.842.942.500. Keserasian Sosial 4 desa Rp 436 juta, paket kearifan lokal 1 paket Rp 50 juta, Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 650 lanjut usia terlantar di 9 kabupaten/kota, 21 kecamatan, 59 desa/kelurahan Rp 1.560.000.000, Bantuan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODK Berat) diberikan untuk 81 ODK Berat Terlantar di kabupaten/kota Rp 291.600.000.(ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Tes CPNS Honorer K2 Diulang
Redaktur : Tim Redaksi