jpnn.com, BEIJING - Undang-Undang (UU) Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Daerah Administratif Khusus (SAR) Hong Kong telah resmi berlaku. Salah satu amanat UU tersebut adalah pembentukan komite penjaga keamanan nasional SAR Hong Kong.
Berikut tiga poin penting untuk lebih memahami komite tersebut.
BACA JUGA: Tiongkok Makin Otoriter, Taiwan Siap Menampung Warga Hong Kong
1. MENGAPA KOMITE INI PERLU DIBENTUK?
Selama kurun waktu yang panjang, kurangnya tatanan, sumber daya, dan alokasi kekuasaan institusional SAR Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional telah mengakibatkan status "tidak berdaya" de facto yang langka di bidang keamanan nasional di SAR Hong Kong.
BACA JUGA: Tiongkok Sahkan UU Pengekang Kebebasan, Taiwan Minta Warganya Jauhi Hong Kong
Berlatarkan kondisi tersebut, pembentukan Komite Penjaga Keamanan Nasional SAR Hong Kong menurut hukum tak diragukan lagi menjadi penting dan sangat mendesak guna menangani tantangan nyata.
2. APA PERAN KOMITE INI?
BACA JUGA: Selamat Tinggal Kebebasan, Parlemen Tiongkok Sahkan UU Keamanan Hong Kong
UU Republik Rakyat Hong Kong tentang Menjaga Keamanan Nasional di SAR Hong Kong menetapkan tugas dan fungsi komite tersebut sebagai berikut:
Menganalisis dan menilai perkembangkan terkait upaya menjaga keamanan nasional di SAR Hong Kong, membuat rencana kerja, serta merumuskan kebijakan untuk menjaga keamanan nasional di SAR Hong Kong;
Memajukan pengembangan sistem hukum dan mekanisme penegakannya untuk menjaga keamanan nasional di SAR Hong Kong;
Mengoordinasikan pekerjaan utama dan operasi penting demi menjaga keamanan nasional di SAR Hong Kong.
3. MENGAPA KEPUTUSAN KOMITE INI TIDAK BISA DIUBAH MELALUI TINJAUAN YUDISIAL?
Sebagaimana ditetapkan dalam UU Republik Rakyat Hong Kong tentang Menjaga Keamanan Nasional di SAR Hong Kong, informasi terkait kerja komite tidak boleh diungkap; dan keputusan yang dibuat komite ini tidak bisa diubah melalui tinjauan yudisial.
Kekuasaan dan wewenang atas keamanan nasional, sama halnya seperti kekuasaan dan wewenang atas pertahanan nasional dan masalah diplomatik, berada dalam cakupan pemerintah pusat.
Terhadap masalah-masalah yang masuk dalam cakupan pemerintah pusat, SAR Hong Kong tidak memiliki kuasa untuk mengungkap informasi terkait, dan tidak terikat secara hukum untuk mengungkap informasi terkait itu baik atas kemauan sendiri atau atas permintaan pihak lain.
Dalam menjalankan tugasnya, komite ini tak pelak lagi akan memegang informasi rahasia negara dan membuat keputusan yang melibatkan informasi rahasia seperti itu.
Mengungkap kerjanya ke hadapan publik akan mengganggu kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan, serta akan mengganggu kepentingan fundamental masyarakat Hong Kong.
Karena pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang atas masalah keamanan nasional, pemerintah SAR Hong Kong terkadang harus memenuhi tugasnya sesuai perintah dan instruksi pemerintah pusat.
Pengadilan di SAR Hong Kong, sebagai badan yudisial daerah administratif lokal, tidak memiliki hak untuk melaksanakan tinjauan yudisial terhadap perintah dan instruksi otoritas pusat.
Namun demikian, situasi, kebijakan, pembangunan institusi, serta langkah-langkah besar terkait keamanan nasional bersifat sangat khusus.
Untuk menilai apakah suatu keputusan tentang keamanan nasional memang masuk akal, dibutuhkan informasi yang melampaui pemahaman sebuah daerah administratif khusus, dan oleh karenanya, pengadilan di SAR Hong Kong tidak mampu membuat penilaian yang akurat terhadap isu-isu terkait.
Sementara itu, situasi keamanan nasional di SAR Hong Kong rumit dan berubah dengan cepat. Kebijakan dan keputusan yang relevan harus merespons berbagai tantangan secara tepat waktu.
Jika keputusan yang dibuat oleh komite ini bisa diubah melalui tinjauan yudisial, kerusakan yang tidak bisa diperbaiki dapat terjadi, yang membahayakan keamanan nasional dan kepentingan umum.
Fakta bahwa keputusan komite ini tidak bisa diubah melalui tinjauan yudisial bukan berarti tindakan komite tersebut tidak diawasi dan diperiksa.
Menurut UU Republik Rakyat Hong Kong tentang Menjaga Keamanan Nasional di SAR Hong Kong, pemerintah pusat, yang memberikan kekuasaan, memiliki hak untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban komite.
Pemerintah pusat akan melakukan kuasa pengawasannya semata-mata untuk memastikan komite tersebut melaksanakan tugasnya sesuai UU, menjaga keamanan nasional maupun kesejahteraan dan stabilitas Hong Kong, serta melindungi hak dan kebebasan sah warga Hong Kong. (xinhua/ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil