jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk pusat krisis atau crisis center guna menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 269 daerah. Menurutny, crisis center dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penyelenggara pemilu dengan partai politik.
Berbicara pada rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di KPU, Jakarta, Minggu (6/12), Hasto menyatakan, ada beberapa potensi persoalan yang bisa mengarah ke krisis sehingga perlu diantisipasi. “Yang perlu diantisipasi adalah maraknya politik uang di berbagai wilayah, perjudian yang memanfaatkan pelaksanaan pilkada, serta gangguan terhadap integritas penyelenggara pilkada di tingkat bawah," ujarnya.
BACA JUGA: Ha ha..Calon Bupati Banjar Tuduh Pesaingnya Nyontek Saat Debat
Dalam rakor yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Bawaslu, perwakilan TNI, Polri dan BIN itu Hasto juga menegaskan, KPU bisa menggandeng pihak lain untuk membentuk pusat krisis pilkada. Antara lain Bawaslu dan perwakilan parpol.
Mantan anggota DPR itu meyakini pusat krisis pilkada yang melibatkan KPU, Bawaslu dan parpol bisa segera mencari solusi ketika ada persoalan di lapangan. "Dengan adanya Crisis Center Pilkada maka setiap permasalahan dalam pelaksanaan pilkada dapat segera diantisipasi dan ditindaklanjuti oleh seluruh penyelenggara pilkada pada hari itu juga," tambah Hasto.
BACA JUGA: Alat Peraga di Angkot Juga Dibersihkan
Selain itu Hasto juga mengatakan, sejumlah daerah masih mengalami persoalan seiring semakin dekatnya hari coblosan. Misalnya, terkait anggaran, karena ada beberapa daerah yang belum juga seratus persen menggelontokan anggaran pilkada.
Hasto mengaku tak ingin pemda yang tak kunjung mencairkan anggaran ke KPU akhirnya berimbas ke pemerintah pusat. “Kami menaruh perhatian, salah satunya penggunaan anggaran (daerah) di bawah 50 persen," ujar Hasto.
BACA JUGA: PPK Mulai Sibuk, Surat Suara Menginap di Kecamatan
PDIP juga mencatat persoalan yang harus diantisipasi secepat mungkin. Antara lain persoalan hukum salah satu pasangan calon di Kalimantan Tengah, ataupun di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
"Karena itu guna menghindari berbagai kemungkinan di lapangan (perlu,red) diantisipasi. Kami rekomendasikan ke KPU untuk betul-betul mengantisipasi sejak dini," ujarnya.(gir/jpnn/JPG)
= = =
"Keberadaan crisis center akan memudahkan setiap kejadian demi kejadian Pilkada di berbagai daerah," ujar Hasto di Gedung KPU, Minggu (6/12).
Hasto mengungkapkan pandangannya, mengingat dalam pelaksanaan pilkada kali ini diwarnai beberapa kendala. Misalnya terkait anggaran, diketahui terdapat beberapa daerah yang hingga detik-detik terakhir belum juga seratus persen menggelontokan anggaran pilkada.
"Kita semua punya komitmen. Ujian pertama pada pemerintahan Jokowi. Kami menaruh perhatian, salah satunya penggunaan anggaran (daerah) di bawah 50 persen," ujar Hasto.
Selain itu, PDIP kata Hasto juga melihat beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi sedini mungkin. Misalnya terkait persoalan hukum salah satu pasangan calon di Kalimantan Tengah, maupun di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
"Karena itu guna menghindari berbagai kemungkinan di lapangan (perlu,red) diantisipasi. Kami rekomendasikan ke KPU untuk betul-betul mengantisipasi sejak dini," ujar Hasto pada rapat koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kali Teken Pilkada Damai, Tujuh Kali Anarkis
Redaktur : Tim Redaksi