Ini Warning Bu Mega Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua

Rabu, 12 April 2017 – 17:51 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada rapat koordinasi (rakor) DPD PDIP se-Indonesia dalam rangka Pilkada DKI 2017 di Jakarta, Rabu (12/4). Foto: DPP PDIP for JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hak pilih di pemilu ataupun pilkada dijamin oleh konstitusi. Karenanya, tak semestinya ada pihak-pihak yang menghalangi warga menggunakan hak pilih.

Berbicara pada rapat koordinasi (rakor) DPD PDIP se-Indonesia dalam rangka Pilkada DKI 2017 di Jakarta, Rabu (12/4), Megawati mewanti-wanti agar persoalan warga yang belum memperoleh kejelasan dalam daftar pemilih bisa segera terselesaikan. Menurutnya, posisi hak memilih lebih tiinggi daripada kewenangan penyelenggara pilkada.

BACA JUGA: Anies-Sandi Sudah Unggul di Survei Terkini, Tapi...

“Hak pemilih dijamin konstitusi dan lebih tinggi daripada kewenangan petugas di lapangan,” ujarnya. "Siapa pun tidak boleh menghalang-halangi antusiasme warga DKI untuk memilih, meski belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan sekalipun.”

Dalam rakor bertema Satu Komando Rapatkan Barisan Menangkan Basuki-Djarot itu Megawati juga menyinggung tentang potensi kecurangan di pilkada DKI putaran kedua. Menurutnya, potensi kecurangan juga bisa terjadi pada penyelenggara pilkada.

BACA JUGA: Gara-Gara Mesin Tik, Jaksa Agung Dikecam

“Enam hari menjelang pemungutan suara putaran kedua maka tidak ada lagi ruang abu-abu atau grey area. Penyelenggara pemilu harus netral, dan harus dicegah adanya kecurangan sekecil apa pun,” harapnya.

Karenanya Megawato mengingatkan pentingnya saksi. Menurutnya, saksi-saksi di pilkada harus proaktif.
 
“Saksi adalah senjata. Jadi saksi bisa interupsi. Namanya saksi masak disuruh bisu,” tegasnya.

BACA JUGA: Senior Golkar Bujuk Warga Kramatjati Coblos Ahok-Djarot

Selain itu, Megawati juga meminta kader-kader PDIP yang menjadi saksi benar-benar mumpuni dan berani. Termasuk berani bersuara ketika di tempat pemungutan suara (TPS) ada warga yang dihalang-halangi saat hendak mencoblos.

“Saya ingin ada perbaikan saksi supaya lebih profesional. Ketika ada warga yang mau masuk ke TPS tapi dihalangi-halangi, saksi bisa interupsi bila mereka memang membawa KTP atau kartu keluarga. Saksi harus bisa ngomong,” pintanya.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyampaikan program-program duet Ahok-Djarot yang sudah terbukti manfaatnya dan benar-benar prorakyat. Antara lain Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP, KJP untuk Santri dan Kartu Lansia.

“Belum lagi sentuhan kerakyatan pasukan orange, biru, hijau, dan kini pasukan merah. Semua membawa kemaslahatan bagi rakyat DKI, khususnya ibu-ibu," ujarnya. 

Pada bagian akhir sambutan, Megawati mengajak seluruh kadernya bergotong royong guna memenangkan Ahok-Djarot pada pilkada DKI putaran kedua. Harapannya, pola gotong royong kader-kader PDIP akan terus berlanjut pada Pilkada 2018 mendatang.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, kini upaya memenangkan Ahok-Djarot tidak hanya difokuskan pada penguatan saksi. Menurutnya, upaya menjamin hak-hak pemilih juga jadi perhatian serius.

“Di sisa waktu tim pemenangan Ahok-Djarot untuk terus menelusuri apa ada pemilih yang belum terdaftar,” ucapnya.(ysa/rmo)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen PDIP Blusukan, Ahok-Djarot Tambah Dukungan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler