jpnn.com, DEPOK - PDI Perjuangan menugaskan kader-kadernya yang sukses sebagai kepala daerah untuk menjadi pembicara pada Sekolah Partai yang tengah digelar di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat. Salah satu kepala daerah asal PDIP yang menjadi pemateri pada Sekolah Partai adalah Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Wakil bupati termuda yang oleh warganya disapa dengan panggilan Gus Ipin itu membeber resepnya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Arifin menjelaskan, di Trenggalek ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2016 yang mengatur pusat perbelanjaan modern ataupun toko swalayan berjaringan.
BACA JUGA: Bantu Warga Asmat, Tim Baguna PDIP Bawa Pesan Mama Mega
Menurut Arifin, perda itu untuk melindungi ekonomi kerakyatan. Sebab, untuk mendirikan toko modern di Trenggalek harus menggandeng rakyat melalui koperasi.
“Dalam upaya merealisasikan apa yang kami sebut sebagai revolusi dari atas ada payung hukumnya Perda Nomor 26 Tahun 2016. Perda itu mengatur pusat perbelajan dan toko swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh koperasi (berdiri di atas koperasi),” katanya di depan puluhan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDIP.
BACA JUGA: Karakter Peserta Sekolah Partai PDIP Diasah Lewat Outbound
Arifin juga tak segan-segan membeber asal-usul pengetahuannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pengetahuan itu diperoleh dalam Sekolah Partai PDIP pada 2015.
Wakil kepala daerah yang saat Pilkada Trenggalek 2015 berpasangan dengan Emil Dardak itu lantas menyebut satu nama. Yakni Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.
BACA JUGA: Bismillah, Eksponen Muhammadiyah Jabar Dukung Hasanah
Bupati yang juga kader PDIP memang menjadi pemateri pada Sekolah Partai 2015 yang diikuti Arifin. Saat itu, Arifin terkesima dengan program Tomira atau Toko Milik Rakyat yang dicanangkan Hasto di Kulonprogo.
Selanjutnya, Arifin menginginkan program kerakyatan itu dipayungi perda. Yakni mewajibkan pengusaha yang hendak mendirikan toko swalayan untuk menggandeng koperasi warga.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga membuka akses kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ataupun pedagang pasar. Ada program Kredit Gangsar yang berasal dari akronim pedagang pasat.
Bunga Kredit Gangsar, kata Arifin, hanya 2 persen. “Biaya operasional dan administrasi dikover CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan, red), tanpa jaminan, dan kredit ini turun kepada koperasi pasar,” ujar wakil bupati kelahiran 7 April 1990 itu.
Tapi, Pemkab Trenggalek tak hanya menyediakan akses kredit. Ada pula program Sekolah Pasar untuk mengedukasi warga agar mau tergabung dalam koperasi.
“Semua diedukasi untuk jadi anggota koperasi. Bahkan preman di pasar juga ikut program Sekolah Pasar. Mereka juga bekerja untuk menagih, mereka dapat gaji, dan kredit jadi lancar,” tuturnya.
Karena itu Arifin mewanti-wanti para calon kepala daerah asal PDIP jika kelak terpilih agar berupaya keras mencari solusi bagi persoalan warga. Dia juga menjelaskan pentingnya blusukan menemui warga guna mencari solusi.
“Maka saya selalu turun ke masyarakat, mencari solusi dari apa yag dialami masyarakat secara langsung,” tukasnya.(rmo/jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan Bu Mega: Hadapilah Kampanye Negatif dengan Senyuman
Redaktur & Reporter : Antoni