jpnn.com - JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari ini, Selasa (20/10) genap satu tahun terhitung sejak keduanya mengucapkan sumpah dan janji dihadapan Sidang MPR RI tahun 2014 lalu. Namun, Senator atau Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber menilai pembangunan di era Jokowi-JK ini belum dirasakan manfaatnya bagi banyak daerah.
“Khusus di Tanah Papua, belum ada kebijakan masif yang berdampak positif bagi pembangunan di Tanah Papua. Padahal, banyak janji yang belum ditepati, baik itu yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2014 maupun saat berkunjung ke Papua dan Papua Barat,” kata Mervin dalam pesan singkanta, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Indonesia Sukses Tenggelamkan Kapal Vietnam, Ini Fotonya!
Sampai saat ini, menurut Mervin, Tanah Papua masih belum merasakan perubahan signifikan baik dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya.
“Belum ada kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat asli Papua,” tegas Mervin.
BACA JUGA: Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Dapat Nilai Nol Untuk Program Ini
Mervin mengungkapkan, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi elemen penting bagi masyarakat daerah sangat memberatkan. Dengan pencabutan tersebut, kata dia, berdampak pada naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok dan hal hal ini membuat masyarakat semakin sulit dijangkau terutama di pedalaman Tanah Papua. Apalagi, transportasi yang sulit di Papua membuat harga-harga sembako melonjak tajam.
Mervin juga menilai belum ada pembangunan infrastruktur khususnya transportasi yang prorakyat. Sebab pembangunan transportasi terkesan berorientasi proyek.
BACA JUGA: Gara-gara Ini, Gubernur Gorontalo Terancam Non Aktif
“Lihatlah rencana pembangunan rel kereta api di Tanah Papua yang sangat fantastis. Jika pemerintah pusat memahami, sebenanya orang Papua tidak meminta pembangunan rel kereta api, masyarakat Papua meminta pembangunan transportasi yang holistik di Tanah Papua,” kataya.
Menurut Mervin, untuk membangun satu kilometer rel kereta api di Tanah Papua, biayanya hampir sama dengan membangun 25 kilometer jalan. Karena itu, rencana pemerintah pusat untuk membangun rel kereta api dari Sorong sampai Jayapura sama artinya membangun penyelesaian jalan lingkar Trans Tanah Papua yang sementara dikerjakan, dari Sorong ke Jayapura, Sorong ke Merauke, Jayapura ke Wamena, Wamena ke Mimika, Nabire ke Wamena dan Kaimana, yang tentunya jalan tersebut terkoneksi dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya.
Ia mencontohkan, jalur lingkar Papua dari Sorong ke Merauke melewati Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.
“Saya berharap pemerintah pusat tidak membangun rel kereta api tetapi mempercepat pembangunan transportasi jalan, bandara dan pelabuhan di Tanah Papua. Karena itulah yang dibutuhkan rakyat Papua,” tegas Mervin.
Pada kesempatan itu, Mervin mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Kerja utuk mempercepat pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, terutama 33 calon DOB yang sudah disetujui DPD RI dan DPR RI.
Pada bagian lain, mantan Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) ini mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah memberikan anggaran untuk kepentingan desa.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawal Penyaluran KUR TKI
Redaktur : Tim Redaksi