jpnn.com, SUMEDANG - Keluar dari jurang kemiskinan kerap menjadi alasan kuat untuk berbuat sesuatu. Hal ini yang mendorong Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk menciptakan inovasi di daerahnya.
Lahir di Sumedang, 5 Desember 1973, Dony tumbuh dan besar dari keluarga pesantren.
BACA JUGA: Top, Sekda Sumedang Raih Piala Adhigana dari MenPAN-RB di Ajang Anugerah ASN 2020
Dia banyak mendapatkan pendidikan agama yang diberikan kedua orang tua, begitu pula ajaran dari almarhum sang kakek, KH Mama Satibi—ulama kharismatik Sumedang.
Di balik kentalnya pendidikan agama, prinsip kepemimpinan juga kerap disinggung oleh orang tua dan kakeknya.
Bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Minimal untuk diri dan keluarganya sendiri.
”Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat,” kata Dony di rumah dinasnya, Senin (13/12).
BACA JUGA: Keren! SAKIP Desa Sumedang Mulai Harum di Daerah Lain
Kemiskinan dan kepemimpinan inilah yang kemudian memicunya berinovasi.
Kabupaten Sumedang yang berpenduduk 1.154.458 jiwa (2019) dan luas 1.518 kilometer persegi itu belum lepas dari jerat kemiskinan.
”Maka perlu inovasi untuk mengeluarkan Sumedang dari masalah ini,” kata suami dari Susi Gantini.
Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang itu, terus berkecamuk di benaknya. Karenanya, dia pun mencari banyak cara agar menyelesaikan masalah itu.
Poin agama dan politik pun menjadi salah satu yang dipandang Dony berperan dalam perubahan. Sebab, dengan memegang tampuk kepemimpinan, akan semakin banyak orang memanfaatkan program-program yang digulirkan pemerintah.
Upaya perubahan itu sendiri dirintis dari jalur birokrasi dan politik. Sebelum menjabat Bupati Sumedang periode 2018-2023, dia merupakan politisi PPP yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.
Lewat daerah pemilih (dapil) 9 meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Dony pun menaikkan level diri dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hingga DPR RI dari 1997 hingga 2018.
”Melalui kebijakan yang pro rakyat, maka seorang pemimpin akan lebih leluasa menggulirkan program-program positif yang menjadi manfaat untuk masyarakat. Apalagi sebagai pemimpin masyarakat, jadi bupati, selain di dunia, pertanggungjawaban pun hingga ke akhirat. Dan, sudah menjadi kewajiban pemimpin harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya,” ujarnya.
Dengan masalah yang ada, dia melakukan inovasi dengan membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa.
SAKIP Desa merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk mengarahkan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.
SAKIP Desa mengoptimasi kinerja pemanfaatan dana desa pada tiga aspek: menurunkan angka kemiskinan, stunting dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan penerapan SAKIP Desa dan e-SAKIP, Dony berhasil menekan angka kemiskinan menurun di 2019. Dari angka 9.76 menjadi 9.05 persen. Angka stunting dari 9,7 persen menjadi 8,7 persen.
Begitu pula dengan angka kepuasan masyarakat dari 80,74 persen naik menjadi 82,27 persen.
”Status desa mandiri yang awalnya hanya satu, kini menjadi empat desa mandiri. Desa maju yang awalnya 67 menjadi 91 desa. Dan yang sangat membahagiakan, kini tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Sumedang,” ujar Dony. (rls/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti