jpnn.com, BATAM - Pengusaha dan masyarakat Batam, Kepulauan Riau, tengah frustasi menghadapi kelesuan ekonomi saat ini.
Kondisi tersebut semakin berat karena ditambah kebijakan BP Batam dan Pemkot Batam yang tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi yang tengah terpuruk.
BACA JUGA: UMK Kota Batam Paling Tinggi di Asean
Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya kepada Batam Pos, Rabu kemarin.
''Tolong para pimpinan turun ke lapangan dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Keluhan-keluhan yang masuk ke kami sudah menjurus ke kekecewaan yang mendalam. Dan jujur kami sendiri juga merasakan. Sudah sangat-sangat memprihatikan,'' ungkapnya.
BACA JUGA: Geng Motor Bentrok, Satu Unit Sepeda Motor Dibakar
Sekarang, lanjut Cahya, semua usaha sepi, mal-mal sepi, restoran sepi, rumah makan sepi. Semua pengusaha retail di Nagoya, Batamcenter sampai Batuaji, dan Sagulung semua mengeluh sepi.
Yang dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini, selain perijinan yang berbelit-belit, birokrasi yang panjang, pernyataan para pimpinan yang sering membuat kegaduhan dan keresahan.
BACA JUGA: Edan, Aksi Balap Liar Ini Bikin Pengendara Lain Resah
Tidak hanya itu, sejumlah beban yang semakin hari semakin berat dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini.
''Tarif UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) naik, tarif pelabuhan naik, tarif di bandara naik, tarif listrik naik, tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik. Semua naik,'' sebutnya.
''Kami minta para pimpinan Kota Batam tolong pegang dada dulu sebelum menentukan kebijakan (sesuai hati nurani). Batam kita bangun dengan susah payah, dengan keringat darah. Tolong jangan dihancurkan seperti ini caranya,'' ujarnya.
Menurut Cahya, semua kebijakan harus diterapkan sesuai kondisi di lapangan dan secara perlahan agar tidak kaget.
''Kini Batam memang dibuat kaget. Sampai yang paling sederhana, pembuatan paspor dan KTP pun sangat sulit dan masyarakat banyak mengeluh. Inikah kebijakan yang diinginkan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)?'' tuturnya.
Tadinya, kata Cahya lagi, pengusaha mengira setelah ikut tax amnesty, mereka bisa berbisnis dengan lega. Bahkan, ke depannya dapat membayar setiap kewajiban pajak atas keuntungannya. Tapi tidak disangka, sekarang mau berbisnis saja malah serba susah. Izin tak kunjung diberikan, yang ada hanya ancaman-ancaman.
''Mana janji pemerintah memberi izin cukup 3 jam? Bagaimana kita bisa membangun Batam jika semua saling curiga seperti ini,'' ujarnya. (mta)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangan Kiri Feri Nyaris Putus Ditebas Pakai Samurai
Redaktur & Reporter : Budi