jpnn.com - BATAM - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta perbaikan atau melengkapi berkas gugatan yang dilayangkan pasangan Calon Gubernur (Cagub) Kepri, Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH). Karenanya hingga kini, tim SAH belum mengetahui berkas tersebut diterima atau ditolak.
"Tanggal 18 Desember 2016 diumumkannya. Saat itu baru kita tahu lolos atau tidak," Kata Ketua Tim Hukum SAH, Sirra Prayuna seperti dikutip dari batampos.co.id (group JPNN), Minggu (3/12).
BACA JUGA: Dave Laksono: Posisi Akom Bakal Rawan Gugatan
Setelah diumumkan, MK lanjut Sirra akan memulai persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). "Batas waktu sidang hingga tangal 3 maret 2016," katanya lagi.
Sirra mengatakan, perbaikan yang diminta MK terkait tanda tangan kuasa yang belum lengkap serta adanya barang bukti yang belum masuk. "Hanya satu item saja yang diminta, Semuanya sudah kita masukin (lengkapi)," ungkapnya.
BACA JUGA: Ingatkan MK Jangan Gunakan Syarat Dua Persen‎ Selisih Suara
Hanya saja Sira enggan memberitahukan lebih detail barang bukti yang diminta MK. "Karena itu menyangkut materi," bebernya.
Berdasarkan bukti yang dimiliki tim SAH, Sirra optimis gugatannya bukan hanya diterima, namun juga memenangkan sidang PHPU. "Kita optimisi akan proses PHPU SAH," katanya lagi.
BACA JUGA: Gugatan Pilkada: Mahkamah Konstitusi Dapat Peringatan!
Sebelumnya, Tim SAH menggugat hasil Pilgub Kepri ke MK dengan nomor pengaduan 113/PAN.MK/2015.
Komisioner KPU Kota Batam divisi hukum, Yudi Kornelis mengatakan kemungkinan besar yang dipermasalahkan kubu SAH lebih banyak hal-hal yang terkait pemilihan di Kota Batam. "Tapi kita sudah menyiapkan semua alat bukti yang terkait pemilihan gubernur kepri yang di Kota Batam," ungkapnya.
Meski sudah melakukan persiapan, kata Yudi, pemilihan gubernur Kepri merupakan tupoksi KPU Provinsi. "Kami masih menunggu arahan dari KPU Provinsi," ujarnya.(hgt/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunakan Selisih Suara Dua Persen, MK Sama Saja Memihak KPU
Redaktur : Tim Redaksi