jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa di Indonesia saat ini terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di empat pulau. Meliputi Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua.
Kepala Biro Humas Kemensos Benny Setia Nugraha mengungkapkan, ada tiga unsur yang menyebabkan suatu daerah dikategorikan rawan konflik sosial. "Pertama memudarnya rasa saling percaya antarwarga. Kemudian terputusnya komunikasi antarwarga, dan hilangnya kohensivitas sosial antarwarganya," sebut Benny kepada JPNN, Selasa (15/4).
BACA JUGA: Bahas Bendera Aceh, Pusat Pastikan tak Ada Bargaining Politik
Selain itu, secara fisik dapat dilihat makin tingginya provokasi, pengrusakan sarana warga misalnya rumah terbakar, aduk fisik, teror terhadap warga di suatu wilayah juga termasuk kategori daerah rawan konflik sosial. "Pilkada sering pula jadi penyebab konflik sosial," tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintah Sapto Waluyo menyampaikan, daerah rawan konflik sosial disebabkan kondisi ekonomi yang tertinggal. Ada enam daerah diprediksi paling rawan pada 2014 ini. Meliputi Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.
BACA JUGA: Kemendagri: Bendera Aceh Tidak Boleh Berkibar
"Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil," kata Sapto Waluyo.
Namun tegasnya, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014.
BACA JUGA: Sudi Tepis Tudingan Keterlibatan Menantu di Proyek Hambalang
"Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik," kata Sapto menambahkan.
Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10).
"Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah," katanya.
Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi.
"Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia dikaruniai masyarakat yang majemuk dalam banyak hal, seperti suku, bahasa, agama dan budaya. Untuk menjaga kemajemukan tersebut dibutuhkan keserasian sosial di tengah masyarakat.
“Indonesia dikaruniai oleh Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Di satu sisi mejadi potensi untuk kemajuan dan di sisi lain adalah ancaman disintegrasi,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam kunjungan kerja di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/4).
Untuk meningkatkan keserasian sosial di tengah masyarakat, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendirian tapi menggandeng berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, dunia pendidikan, dunia usaha dan sebagainya.
Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 42 titik rawan konflik di Indonesia yang harus diantisipasi, ditangani secara holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah (pemda).
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Mensos melakukan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkait Penanganan konflik sosial di Malino.
“Kemensos menggandeng kalangan mahasiswa dengan harapan melalui kiprah dan pengabdian mereka di tengah masyarakat bisa menjadi bagian dari solusi dalam penanganan konfllik sosial,” tandasnya.(ris/jpnn)
Inilah Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia
Sumatera
- Riau
- Palembang
- Lampung
- Aceh
NTB
- Sumbawa Barat
- Bima
- Dompu
Sulawesi
- Poso
- Sigi
- Palu
- Makassar
- Polewali
- Mandar
Kalimantan
- Banjarmasin
- Pontianak
- Palangkaraya
Papua
- Abepura
- Jayapura
- Manokwari
Jawa
- Banten
- Tangerang
- Jakarta
- Sliyeg
- Indramayu
Sumber data: Kemensos, April 2014.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sanksi Buat SDA Masih Mengambang
Redaktur : Tim Redaksi