jpnn.com, NATUNA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi menyampaikan Natuna merupakan daerah teritoris kepulauan yang ada di Indonesia yang memiliki adat yang kokoh dan kehidupan beragama yang harmonis.
Hal itu disampaikan Prof Yudian saat hadir di acara Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Komunitas Perbatasan yang berlangsung di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna.
BACA JUGA: BPIP Kecam Aksi Bom Bunuh Diri yang Menewaskan Anggota Polisi
"Saya bangga bisa hadir memenuhi undangan STAI Natuna. Apalagi Natuna juga terkenal dengan adatnya yang kokoh dan kehidupan beragamanya yang harmonis, yang jauh dari kata konflik dan intoleransi," kata Prof Yudian saat memberikan sambutan di depan mahasiswa STAI Natuna, Rabu (14/12).
BACA JUGA: Ada Seruan untuk Seluruh Anggota Polri, BPIP: Tunjukkan Polisi yang Memiliki Hati
Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi saat menyampaikan sambutan di Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Komunitas Perbatasan yang berlangsung di STAI Natuna, Rabu (14/12). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
Dalam kesempatan itu, Prof Yudian juga menyinggung mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
Pada regulasi itu disebutkan bahwa salah satu pusat kegiatan strategis nasional, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, di mana usaha dan kegiatannya berdampak besar terhadap kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta regional.
BACA JUGA: Prof Yudian Wahyudi Jelaskan Tujuan BPIP Menggelar Anugerah Ikon Prestasi Pancasila
"Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antarnegara," terang mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.
Prof Yudian menjelaskan modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal dan teknis.
Menurutnya, modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources, karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan di perbatasan memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan.
"Kehidupan di wilayah perbatasan memang cukup berwarna. Artinya, selain potensi positif yang kita miliki dari sumber daya alam ada, juga potensi negatif dalam kehidupan bernegara yang jika kita tidak waspadai dan perhatikan baik-baik akan mampu mengancam keutuhan NKRI," ungkapnya.
Peraih gelar Bachelor of Art dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebutkan ada banyak isu yang menjadi diskursus pengelolaan perbatasan.
Mulai soal isu batas territorial, isu keamanan dan kedaualatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir, penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur.
Kemudian isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan.
Hingga isu-isu patriotisme dan ketahanan nasional, seperti penduduk perbatasan yang merasa dianaktirikan pemerintah.
Harapannya, pemerintah menjadi leading sektor dan bahu membahu bersama masyarakat mengatasi masalah-masalah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan, pendekatan kerja sama, pendekatan keamanan, dan pendekatan daya saing wilayah.
Prof Yudian mengatakan pendekatan tersebut bermuara pada nilai kesataraan dan keadilan yang mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menambahkan Pancasila merupakan ideologi negara sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.
Dia mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang secara luas merupakan visi arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga ancamam berupa penyalahgunaan narkotika, terorisme, dan korupsi dapat dicegah," tegas Wabup Rodhial Huda.
Dia mengaku menjaga stabilitas negara melalui ideologi Pancasila menjadi kewajiban bersama dari seluruh unsur elemen masyarakat.
Kondisi tersebut, baik dari sisi pemerintahan, maupun dari sisi dunia pendidikan melalui mahasiswa.
Hal tersebut juga bertujuan memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan Ideologi bangsa.
"Melalui seminar ini, kami mengharapkan agar mahasiswa dapat lebih memahami baik secara mendalam pentingnya Ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI melalui daerah perbatasan," ujar orang nomor 2 di lingkungan Pemkab Natuna itu.
Turut hadir di acara tersebut, yakni Deputi Bidang Sosisalisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir Prakoso, rektor dan mahasiswa STAI Natuna. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi