jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur akan dilaksanakan hari ini, Kamis (29/8). Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) membeberkan sejumlah potensi masalah yang sekiranya akan muncul di dalam Pilkada Jatim.
Dewan Pembina JPPR Yusfitriadi mengatakan, permasalahan pertama adalah soal suara. Menurut dia, ada potensi pengelembungan, manipulasi dan penghilangan suara di Pilkada Jatim.
BACA JUGA: PDIP Ingatkan Polisi Bertindak Wajar di Pilgub Jatim
"Hal itu selain disebabkan oleh regulasi penyelenggaraan Pilkada, juga masalah-masalah sosial di Jatim yang kompleks," kata Yusfitriadi saat dihubungi, Kamis (29/8).
BACA JUGA: KPU Musnahkan 27.126 Kertas Surat Suara
Persoalan selanjutnya, menurut Yusfitriadi, mengenai independensi penyelenggara pemilu. Hal ini terindikasi dari hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menonaktifkan tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim dan diaktifkan kembali. "Disinyalir itu sarat keberpihakan sehingga nampak perpecahan di tubuh penyelenggara pemilu," katanya.
Kemudian lanjut Yusfitriadi, Pemilu Jatim akan mengundang orang-orang di luar Jatim yang bermaksud mengamankan masing-masing calon demi kepentingan-kepentingannya.
BACA JUGA: Masuk DCT, Kepala Daerah Didesak Mundur
Ditambahkannya, tidak adanya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di rumah sakit dan lembaga permasyarakatan yang pemilihnya dialokasikan di TPS sekitarnya dan TPS keliling berpotensi menghilangkan hak politik masyarakat. Karena mereka sulit untuk datang ke sana.
"KPU harus bertanggungjawab kalau potensi-potensi ini menjadi kenyataan, di mana paramedis, pasien, pengunjung rumah sakit dan para narapidana banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya," kata Yusfitriadi.
Menurutnya, ada beberapa cara yang untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, instrumen Badan Pengawas Pemilu ditingkatan paling bawah harus maksimal melakukan pengawasan.
"Pengawasan itu sampai pada mengawasi pergerakan dan rekapan suara, serta segera memprosesnya karena khawatir dalawarsa," kata Yustfitriadi.
Kemudian lanjut Yusfitriadi, harus ada pemantau pemilu yang terlembaga dan pengawasan dari masyarakat. "Secara cultural bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan yang kemudian dilaporkan ke Panwas," katanya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Adakan Sayembara Tangkap Pelaku Money Politics
Redaktur : Tim Redaksi