jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengaku menerima banyak pengaduan dari kalangan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA). Keluhannya seputar kemampuan soft skill para lulusan pendidikan vokasi.
"Anak-anak lulusan SMK dinilai belum siap kerja. Sifat anak--anak, masih senang ngobrol, kumpul-kumpul, main handphone, itu tidak bisa diterima industri," kata Dirjen Wikan dalam Webinar Praktik Baik Vokasi dan Industri, Senin (10/8).
BACA JUGA: Bagus Sekali, Lulusan Vokasi Makin Matching dengan Kebutuhan Industri
Industri lebih bisa menerima lulusan vokasi dari pendidikan tinggi (Politeknik). Itupun harus ditempa sekitar 6 bulan.
"Industri ingin lulusan vokasi yang punya kemampuan hard skill dan soft skill. Kalau lulusannya masih senang main handphone ya susah juga," ujarnya.
BACA JUGA: Menteri Nadiem Pengin Rumah Vokasi Percepat Nikah Massal Industri dengan Pendidikan Vokasional
Untuk mengatasi masalah tersebut, kurikulum jadi solusinya. Kurikurikulum harus disusun bersama industri agar lulusan vokasi bisa diserap. Siswa dan mahasiswa vokasi wajib punya mental siap bekerja ketika sudah lulus.
Untuk mendukung link and match pendidikan vokasi dengan IDUKA, Kemendikbud meluncurkan tujuh Program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV).
BACA JUGA: Zaman Now Pendidikan Vokasi Lebih Mentereng, Kemendikbud Dorong Lulusan SMP Masuk SMK
Program yang diinisiasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI) Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud itu dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berbasis pada kemitraan berkelanjutan antara PTV dengan IDUKA.
Ketujuh program yang diluncurkan itu meliputi kemitraan pendidikan tinggi vokasi dengan IDUKA, pengembangan penilaian mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar IDUKA, penguatan dan pengembangkan pusat karier di perguruan tinggi vokasi.
Selanjutnya, adalah penguatan perguruan tinggi vokasi dalam melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau di bidang prioritas, penguatan humas kemitraan industri dunia usaha dan dunia kerja, serta penyelarasan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan vokasi dengan IDUKA. Terakhir adalah program kampus pendamping kemitraan.
"Ada tujuh program kemitraan yang diluncurkan. Namun secara keseluruhan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki sekitar 40 program dengan alokasi anggaran mencapai Rp3,5 triliun," terang Dirjen Wikan.
Wikan menambahkan, penyelarasan kurikulum menjadi poin yang paling penting dalam paket 'Pernikahan Massal' pendidikan vokasi dengan IDUKA. Kurikulum harus menjamin lulusan vokasi sudah memiliki budaya kerja yang baik dan profesional ketika menamatkan studi.
"Kurikulum itu jangan sekadar hard skill, tetapi soft skill seperti attitude juga diperlukan," tegasnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad