Inilah Sosok Gatot Eddy Pramono-Listyo Sigit Prabowo yang Disebut jadi Paket Kapolri-Wakapolri

Rabu, 06 Januari 2021 – 15:01 WIB
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Foto: Humas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun kian hangat.

Kapolri Jenderal Idham Azis sudah menyurati Presiden Jokowi untuk menunjuk penggantinya.

BACA JUGA: Inilah Keuntungan Jika Komjen Gatot Eddy Jadi Kapolri

Namun Idham tidak menyebut maupun mengusulkan siapa nama penggantinya sebagai Kapolri kepada Presiden Jokowi.

“Kapolri tidak mengajukan nama, hanya menyampaikan akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Raden Argo Yuwono, Rabu (6/1).

BACA JUGA: Instruksi Terbaru Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Tolong Disimak

Di sisi lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengembuskan isu bahwa kalangan Istana Kepresidenan tengah menggagas satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.

“Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri pengganti Idham Azis, dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy,” kata Neta, Rabu (6/1).

BACA JUGA: Soal Calon Kapolri, Jenderal Idham Azis Mengirim Surat kepada Jokowi

Bagaimana sosok Komjen Gatot Eddy Pramono dan Komjen Listyo Sigit Prabowo yang disebut Neta sedang digodok Istana Kepresidenan untuk menjadi satu paket Kapolri dan Wakapolri?

Nama Gatot dan Listyo sudah tidak asing lagi di telinga publik. Karier keduanya moncer.

Beragam prestasi sudah diciptakan keduanya selama menjadi anggota Korps Bhayangkara.

Mulai dari Gatot. Ya, Gatot sebelum menjabat Wakapolri saat ini, juga pernah digadang-gadang sebagai salah satu calon Kapolri ketika Jenderal Tito Karnavian mundur dari jabatan karena diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Maju.

Namun akhirnya Presiden Jokowi mengirim nama Idham Azis untuk fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah lulus fit and proper test, Rapat Paripurna DPR menyetujui Idham sebagai Kapolri.

Idham Azis pun akhirnya dilantik Presiden Jokowi. Gatot pun saat itu tetap sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada 2018, Tito yang menjabat Kapolri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara.

Tugasnya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah, serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.  Gatot pun dipercaya Tito menjadi ketua Satgas Nusantara.

Jenderal kelahiran Solok, Sumatera Barat, 28 Juni 1965, itu merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 A. Satu angkatan dengan Idham Aziz. Satu tingkat di bawah Tito Karnavian.

Usai menamatkan pendidikan di Akpol, Gatot merintis karier dari bawah. Gatot pernah menjadi Kapolres Blitar pada 2005, dan menjabat Sekretaris Pribadi Kapolri di era Jenderal Sutanto 2006.

Setelah itu, ia menjabat Kapolres Metro Depok 2008 dan Kapolres Metro Jakarta Selatan 2009.

Dua tahun kemudian, Gatot dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kemudian, Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Analis Kebijakan Madya bidang Pengkajian Strategi Staf Operasi Polri.

Pada 2016, Gatot menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Setahun kemudian dia dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri. Berikutnya, Gatot menjabat Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri.

Pada 2019, Gatot menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan Idham Azis yang kala itu diangkat menjabat Kabareskrim menggantikan Arief Sulistiyanto.

Akhirnya, Gatot dipercaya menjabat Wakapolri menggantikan Komjen Ari Dono Sukmanto yang pensiun. Posisi Gatot di Polda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Nana Sujana.

Gatot meraih gelar doktor bidang ilmu kriminologi di Universitas Indonesia atau UI pada 2015.

Dia menulis dan mempertahankan disertasinya dengan judul “Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi terhadap Kekerasan Kelompok oleh Empat Ormas di Jakarta).”

Beralih ke Komjen Listyo Sigit Prabowo. Ya, Sigit merupakan Kabareskrim menggantikan Jenderal Idham Azis yang kala itu diangkat menjadi Kapolri.

Nama Listyo juga sudah tidak asing lagi di Korps Bhayangkara. Polisi kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 ini selama kariernya menduduki jabatan penting, salah satunya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo selama dua tahun, yakni 2014-2016.

Alumnus Akpol 1991 itu juga pernah menjadi Kapolresta Surakarta pada 2011. Saat itu, Jokowi masih menjabat wali kota Surakarta.

Saat Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta pada 2012, Listyo kemudian bertugas di Asubdit II Dittipidum Bareskrim Polri. Bermarkas di Mabes Polri.

Sejumlah jabatan strategis lain juga pernah diemban Sigit. Antara lain, Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, Wakapolres Kota Besar Semarang, Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Sultra.

Sigit merupakan jenderal pertama di angkatannya. Pangkat brigadir jenderal disandangnya saat dipercaya menjadi Kapolda Banten 2016 lalu.

Bintang Sigit terus bersinar. Pada 2018, bintangnya bertambah satu saat dipercaya menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Sigit pun meraih bintang tiga atau Komjen setelah resmi menjabat sebagai kepala di badan berlambang busur panah itu.

Di sisi lain, Neta S Pane mengatakan di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri yakni dari senior Akpol 1988 dan junior Akpol 1991.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.

“Dengan demikian, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi,” kata Neta.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan nomor register pokok (NRP) 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di 2025 atau 2026.

“Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan,” tegas  Neta. (boy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler