Inilah Suara Para Petinggi Parpol soal Wacana Menaikkan PT

Rabu, 27 Juli 2016 – 09:23 WIB
Bendera Partai. Ilustrasi Foto: Puji Hartono/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wacana yang digulirkan Partai NasDem menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen hingga 7 persen menuai pro-kontra. Sejumlah partai besar menyambut baik wacana kenaikan ambang batas parlemen itu. 

Partai Golkar, sebagai peraih suara terbesar kedua pada Pemilu 2014 menyatakan kenaikan itu sebagai bentuk penguatan sistem demokrasi dan penyederhanaan partai. ”Soal PT, kami mendukung naik dengan konsisten. Hal ini sejalan dengan adanya sistem presidensial,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham.

BACA JUGA: Inikah Salam Perpisahan Si Rajawali Ngepret?

Soal besarannya, Idrus menjelaskan di atas 5 persen. ”Kami dukung di atas 5 persen hingga 7 persen. Dan ini demi penyederhanaan partai,” tandasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya turut menyatakan bahwa partainya mendukung kenaikan ambang batas. 

BACA JUGA: Aturan Baru! PRT Harus Diikutkan jadi Peserta BPJS

Bahkan dia mengungkapkan pada pemilu 2014 pernah mengusulkan kenaikan hingga 10 persen. Namun usulan itu tidak mendapat dukungan dari partai lain. ”Jadi, hingga saat ini, Golkar masih mendorong kenaikan ambang batas parlemen tersebut,” ucapnya.

Dengan ambang batas 7-10 persen, katanya, akan terjadi simplifikasi fraksi di parlemen. Yakni dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan penyederhanaan proses pengambilan keputusan politik. ”Empat sampai lima fraksi di parlemen, justru akan dipermudah dalam pengambilan keputusan,” terang Tantowi.

BACA JUGA: Reshuffle di Hari Weton Jokowi dan Kudatuli

Terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan menegaskan bahwa partainya masih melakukan kajian atas wacana kenaikan PT itu.  ”Kami masih mengkaji,” ujarnya.

Meski begitu, pria yang saat ini menjabat Ketua MPR RI itu mengaku untuk mendukung sistem pemilu adanya proporsional terbuka, yakni memilih langsung tanda gambar calon legislatif dan bukan proporsional tertutup atau hanya memilih tanda gambar parpol pada lembar suara untuk Pemilu 2019 nanti. 

”Pastinya harus terbuka. Biarkan para pemilih mengetahui siapa wakil rakyatnya yang dipilih. Jangan ditutupi,” tegasnya singkat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen jelang revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam UU tersebut, ambang batas parlemen ditetapkan 3,5 persen, dan NasDem mengusulkan kenaikan menjadi 7 persen. 

”Kami inginkan naik menjadi 7 persen dan tetap proporsional terbuka. Jangan yang sudah terbuka ini kemudian ditutup kembali. Kalau kata orang Medan bilang sudah mau maju eh mundur lagi,” kata Paloh, belum lama ini.

Senada, Ketua DPP PDIP Arif Wibowo menilai, kenaikan ambang batas Pileg diperlukan. Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya penyerdahanaan kepartaian. 

”Soal angka masih bisa berubah. Kami tidak bersemangat mematikan, tapi ada upaya untuk menguatkan demokrasi itu sendiri,” kata Arif.

Kemudian PKS dan Gerindra juga turut mendukung kenaikan. ”Secara prinsip kami memahami pentingnya persenan persentase PT dan itu selalu terjadi dari Pemilu ke pemilu terjadi peningkatan tapi jangan langsung loncat jadi 7 persen. Karena itu menurut saya tak rasional,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid.

Begitupula dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia menyatakan kenaikan angka PT itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 

”Sebelumnya kan ada kenaikan dari sebelumnya dari 3 ke 3,5 persen. Artinya supaya demokrasi lebih berkualitas, dan bukan sekadar penyederhanaan partai. Besarannya bisa 4, 5, bisa 6 dan seterusnya,” ucapnya.

Sama halnya dengan PAN, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa partainya masih mengkaji soal wacana kenaikan PT. ”Masih kami kaji,” ucapnya.

Sementara, Sekjen DPP Hanura, Berliana Kartakusuma menilai, kenaikan PT dengan tujuan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen tidaklah mencerminkan semangat demokrasi. 

”Demokrasi itu kan bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dan menghadirkan partai politik sebagai wadah aspirasi serta menunjukkan keberpihakanya kepada rakyat. Kalau ini terus dibatasi, ini jelas menghilangkan semangat itu, terutama di era reformasi ini,” kata Berliana saat dihubungi INDOPOS (Jawa Pos Group), Selasa (26/7).

Selain itu, kata Berliana, kehadiran banyaknya parpol saat ini di DPR yang berjumlah 10 sudah menunjukkan keragaman yang ada di negeri ini. ”Negeri ini kan hegemoni. Dan kehadiran parpol juga harus memenuhi semangat kebhinekaan. Dan itu sudah terwakilkan saat ini di DPR,” tukasnya.

Apakah penolakan itu terkait ketakutan untuk tidak lolos ke parlemen di 2019 nanti? Berliana secara tegas menjawab  tak khawatir atas hal tersebut. 

”Kami tidak khawatir. Karena Hanura memiliki mesin partai yang solid. Dan kami akan terus berjuang bagaimana kehadiran kami adalah untuk kemasalahatan umat banyak. Dan pada akhirnya nanti rakyat lah yang tahu mana partai yang bekerja dan tidak,” pungkasnya. (dil/sam/jpnn)

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh

”Kami inginkan naik menjadi 7 persen dan tetap proporsional terbuka.”

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid

”Secara prinsip kami memahami pentingnya persenan persentase PT dan itu selalu terjadi dari Pemilu ke pemilu terjadi peningkatan tapi jangan langsung loncat jadi 7 persen. Karena itu menurut saya tak rasional.” 

Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding 

”Masih kami kaji.”

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

”Sebelumnya kan ada kenaikan dari sebelumnya dari 3 ke 3,5 persen. Artinya supaya demokrasi lebih berkualitas, dan bukan sekadar penyederhanaan partai.”

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham

”Kami dukung di atas 5 persen hingga 7 persen. Dan ini demi penyederhanaan partai.”

Ketua DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo

”Soal angka masih bisa berubah. Kami tidak bersemangat mematikan, tapi ada upaya untuk menguatkan demokrasi itu sendiri.”

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan 

”Kami masih mengkaji.”

Sekjen DPP Hanura, Berliana Kartakusuma

”Negeri ini kan hegemoni. Dan kehadiran parpol juga harus memenuhi semangat kebhinekaan. Dan itu sudah terwakilkan saat ini di DPR.”

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Zefrizal yang Diduga Gabung ISIS Miliki Forum Diskusi Radikal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler