jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana program insentif biodiesel sebesar Rp 110,05 triliun sepanjang 2015 akhir 2021.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (21/3).
BACA JUGA: Jokowi Sampaikan Hormat kepada Haji Isam di Peresmian Pabrik Biodiesel Jhonlin
Adapun penyaluran dana itu, kata Hadiyanto digunakan untuk menyalurkan 33,05 juta kiloliter demi menjaga stabilitas harga CPO, kemandirian energi, dan pengurangan emisi.
"Sampai 2021 BPDPKS telah menyalurkan dana belanja Rp 119,05 triliun di antaranya untuk program selisih harga atau insentif biodiesel Rp 110 triliun dengan volume 33,05 juta kiloliter," katanya dalam
BACA JUGA: Pemerintah Komitmen Lanjutkan Biodiesel Demi Ekonomi dan Lingkungan Indonesia
Menurut Hadiyanto, saat ini BPDKS akan memberikan insentif sebesar Rp 4,1 triliun untuk 10,15 juta kiloliter.
Selain itu, BPDPKS turut menyediakan dana dalam rangka pembayaran selisih harga acuan keekonomian dengan harga eceran tertinggi untuk 1,2 juta kiloliter.
BACA JUGA: Ini Alasan Jokowi Mau Meresmikan Pabrik Biodiesel Milik Haji Isam
"Akan melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan mencapai 180 ribu hektare dengan dana Rp 1,2 triliun.
Program PSR hingga tahun lalu telah terealisasi pada 242.537 hektare lahan dengan dana yang tersalur sebesar Rp 6,59 triliun.
Program lain yang akan dilaksanakan BPDPKS tahun ini adalah penyaluran dana program sarana dan prasarana yang meliputi 50 paket mencapai Rp 117 miliar serta pengembangan SDM sawit kepada 3.000 orang dengan anggaran Rp 115 miliar.
Terakhir, BPDPKS akan melakukan 75 riset penelitian dan pengembangan dengan dana Rp 115 miliar sekaligus melaksanakan 60 kegiatan dalam rangka kemitraan dan promosi dengan anggaran Rp 75 miliar.
"Hingga tahun lalu, program penelitian dan pengembangan mencapai Rp 413 miliar dengan output 234 kontrak kerja sama, 213 publikasi, 42 paten, dan enam buku," jelas Hadiyanto.
Hadiyanto mengatakan program BPDPKS dilakukan melalui pagu belanjanya 2022 sebesar Rp 5,8 triliun yang berpotensi mengalami penambahan sesuai perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja.
" Untuk target Penerimaan Negara Bukan Pajak atau NBP BPDPKS tahun ini mencapai Rp 32,44 triliun meliputi pungutan dana ekspor Rp32,39 triliun dan pengelolaan dana Rp 55 miliar," ucap Hadiyanto.
Adapun total pendapatan BPDPKS 2021 sebesar Rp 72,453 triliun, yang terdiri dari pungutan ekspor Rp 71,64 triliun dan pengelolaan dana Rp 810 miliar.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia