jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penembakan di Paniai, Papua. Namun, sejauh ini pemerintah belum menerima laporan dari Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait peristiwa itu.
"Sudah pastilah (berkomitmen). Saya jaminanlah kalau itu akan di-follow up. Itu terbuka saja follow up-nya, tidak akan diam-diam begitu," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
BACA JUGA: Komnas HAM Kantongi Janji Jokowi Tuntaskan Insiden Paniai
Menurut Mahfud, tidak ada yang bisa ditutupi dari sebuah peristiwa yang terjadi saat ini. Sebab, masyakarat pasti mengetahuinya.
"Nah, itu cara hidup bernegara yang demokratis," kata dia.
BACA JUGA: Mabes Polri Kirim Tim ke Paniai
Meski demikian, Mahfud mengaku belum menerima laporan dari Komnas HAM. Pejabat berlatar belakang ahli hukum itu pun enggan mengomentari lebih jauh soal isu pelanggaran HAM di Painai.
"Komnas HAM adalah lembaga negara dibentuk oleh undang-undang dengan kewenangan-kewenangan hukum,” katanya. “Oleh sebab itu, kalau sudah masuk nanti kami akan follow up. Nah follow up itu artinya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengan apa dulu. Nanti kami lihatlah," jelas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa penembakan di Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Keputusan itu berdasarkan hasil penyelidikan tim ad hoc yang telah bekerja sejak 2015 dengan memeriksa 26 orang saksi, mengkaji dokumen, meminta pendapat ahli, dan meninjau lokasi kejadian di Kabupaten Paniai.(tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga