jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menilai ada yang terlewatkan dari perhatian aparat keamanan dalam persiapan pengamanan ebaran. Ternyata, ujar Sya'roni, ancaman intoleransi tidak menjadi salah satu fokus perhatian aparat.
Ia mengatakan, dalam sambutan apel gelar pasukan operasi Ramadaniya 2016 di Polda Metro Jaya, Kamis (30/6) lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sama sekali tidak menyinggung masalah ancaman yang berbau intoleransi. Padahal setahun yang lalu terjadi insiden Tolikara saat pelaksanaan Salat Idul Fitri di Papua.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Arus Mudik Zero Accident, Jonan: Ya Gak Mungkin
"Peristiwa tersebut bisa terjadi karena aparat gagal melakukan antisipasi," tegas Sya'roni, Sabtu (2/7).
Karenanya, ia mengharapkan, insiden Tolikara dapat dijadikan pelajaran penting agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
BACA JUGA: Ingat, Gaji Hakim bukan Alasan Korupsi
Aparat keamanan sudah seharusnya memasukkan ancaman intoleransi sebagai salah satu prioritas pengamanan. Ketiadaan penyebutan ancaman intoleransi dalam sambutan Kapolri mudah-mudahan hanyalah kealpaan redaksi semata. "Bukan merupakan kesengajaan untuk melupakan kasus tersebut," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga harus memberi perhatian terhadap adanya gangguan yang berbau intoleransi. Karena, hanya di era Jokowi lah telah terjadi peristiwa pembubaran Salat Idul Fitri yang diikuti pembakaran rumah ibadah. Kasus tersebut selamanya akan tercetak sebagai noda hitam dalam sejarah kepemimpinan Jokowi.
BACA JUGA: TOP, Kampus-Kampus Ini Banyak Cetak Pendiri Startup Terkenal
Ia menegaskan, Jokowi harus menginstruksikan kepada aparat terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap adanya potensi gangguan intoleransi. "Kalau perlu Presiden Jokowi melaksanakan Salat Idul Fitri di daerah yang dianggap rawan terjadinya gangguan intoleransi," kata Sya'roni. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bersedia Bantu Reformasi MA
Redaktur : Tim Redaksi