jpnn.com, JAKARTA - Informasi pembangunan yang lebih akurat dihasilkan data yang terintegrasi. Hal itu dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan publik berbasis bukti.
Namun, pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi menemui beberapa tantangan, di antaranya adalah tumpang tindih data, baik di tingkat pusat maupun daerah, akurasi data yang rendah, ketidak mutakhirkan data, sulitnya akses data lintas instansi, serta pengelolaan data yang lemah.
BACA JUGA: Kemenkominfo Kirim Surat ke KPU untuk Minta Klarifikasi soal Kebocoran Data, Tetapi
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ivanovich Agusta mengungkapkan transformasi digital di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebenarnya memiliki dua sisi, yakni yang di dalam kementerian itu sendiri dan yang berkaitan dengan desa.
Ivanovich menyampaikan itu dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Menuju Transformasi Digital dengan Integrasi Data, yang terselenggara atas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, Kamis (7/12).
BACA JUGA: Penyidik Belum Tindak Lanjuti Laporan, Korban Pengeroyokan Datangi Polres Karawang
Sisi yang pertama berada di kementerian, yakni seluruh aspek untuk kebijakan maupun operasional sehari-hari sudah berbasis teknologi informasi.
Kedua, berkaitan dengan desa, baik desa transmigrasi maupun yang masih tertinggal, semua informasinya dapat dilihat oleh publik melalui sistem informasi desa, yaitu di laman sid.kemendesa.go.id dan semua informasi sudah terintegrasi ke sana.
Namun, ada yang menarik tentang data makin seseorang atau suatu lembaga mampu mengkompilasi banyak data, maka orang atau lembaga tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih detail dan Kementerian Desa menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Ivanovich mencontohkan bagi desa-desa yang memiliki data, kemudian ingin menyimpan di Kementerian Desa dan untuk selanjutnya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, bisa menggunakan data-data, baik itu data individu ataupun keluarga.
"Kendati demikian, ada perjanjian maka semua informasinya langsung terkompilasi ke pusat," ujar Ivanovich.
Dia menambahkan makin banyak data yang dikompilasi, maka kita mengetahui punya pengetahuan yang lebih detail, sehingga idenya memang Kementerian Desa menyediakan semua fasilitas, misalnya bagi desa-desa yang dia punya data.
"Kemudian, mau menyimpan di Kementerian Desa, dan kemudian ada kerja sama antara desa dengan pemerintah daerah, supaya bisa menggunakan data-data, baik itu data individu, keluarga-tapi harus ada perjanjian, kemudian semua itu terkompilasi ke pusat," kata Ivanovich.
Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia Muhammad Apriandito A.S menambahkan integrasi antara satu titik di dalam suatu kementerian dengan kementerian lainnya bisa mempercepat penerapan penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri.
"Saya tidak menyangka bahwa sekarang datanya sudah terintegrasi di pemerintahan. Ketika seseorang misalnya mengklik desa bisa langsung masuk ke kementerian lain, itu sangat luar biasa," ungkap Apriandito.
Dia menyebut sebagai warga negara itu yang kita harapkan juga, adanya integrasi antara satu titik data di suatu kementerian dengan kementerian-kementerian yang lainnya.
"Sehingga proses-proses integrasi itu juga mempercepat penetrasi penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri di Indonesia," ujar Apriandito.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul