Integrasi Subsidi Elpiji ke Dalam Bansos Terancam Mundur

Rabu, 30 Agustus 2017 – 20:03 WIB
Mensos Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan PKH. Foto ilustrasi: kemensos

jpnn.com, BANYUWANGI - Proses Integrasi Elpiji 3 kg ke dalam bantuan sosial dikawatirkan akan mundur pelaksanaannya pada Januari 2018 mendatang.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan masih ada beberapa persoalan yang akan diselesaiakan terlebih dahulu antar kementerian.

BACA JUGA: Bantu Warga Miskin di Banyuwangi, Kemensos Perluas Penerima Bansos

"Tadinya confirm 1 januari 2018 dimulai tapi masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan diantara kementerian terkait.

"Jika sampai dengan Oktober tidak ada keputusan saya kawatir implementasinya tidak bisa di bulan Januari," tegas Andi saat memberikan sambutan rakor Program Bantuan Pangan Non Tunai di Banyuwangi, Rabu (30/8).

BACA JUGA: Mensos Serukan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Kemanusiaan

Kementerian Sosial tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan integrasi subsidi elpiji dengan bansos lainnya.

Meski demikian, Andi menjelaskan kemensos telah menyediakan basis data terpadu akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 kg.

BACA JUGA: Bloomberg Sebut Khofifah Tokoh Perempuan Berpengaruh di Pemerintahan Jokowi-JK

"Data kita sudah sudah ada. Kita mencatat sebanyak 25.7 juta warga tidak mampu bisa mendapatkan subsidi elpiji 3 kg," tambahnya.

Andi menjelaskan selama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan subsidi elpiji. Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai adalah subsidi kepada barang.

"Sistem ini harus diubah kepada sistem subsidi ke masing masing orang yang membutuhkan. Ini yang tengah diselesaikan sehingga bisa tepat sasaran," tambahnya.

Penerima PKH nantinya juga akan menerima subsidi elpiji.

Selain bantuan subsidi elpiji Keluarga Penerima Manfaat juga akan masuk dalam program bantuan pangan non tunai atau BPMT sebesar 110 ribu rupiah setiap bulan.

"Tahun ini sebanyak 1,2 juta telah di kucurkan di 44 kabupaten kota. Jumlah ini akan terus bertambah hingga memcapai 15,5 juta KPM bisa menerima BPNT," kata Andi.

Penyaluran BPMT secara bertahap ini dikarenakan masih banyak kendala dilapangan seperti pihak perbankan yang ditunjuk belum mempunyai agen yang menjual sembako.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial bersama Himbara saat ini terus melakukam mapping agen agen perbankan yang bisa menyalurkan BPMT. (dkk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Apresiasi Terobosan Veri-Vali Data Miskin Pemprov Bengkulu


Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler