jpnn.com - JAKARTA - Menguatnya dorongan dukungan fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) agar DPR menggunakan hak interpelasi (bertanya) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan menaikkan harga BBM disikapi biasa saja oleh politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Alasannya, interpelasi merupakan hak yang melekat di anggota DPR dan dijamin konstitusi.
"Tidak ada masalah (Jokowi diinterpelasi), kan itu hak yang melekat kepada DPR dalam konstitusi. Jangan ditabukan lah. Dulu di Pansus Century ditabukan, ini biasa," kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).
BACA JUGA: Harga BBM Naik, MPR Segera Panggil Pemerintah
Namun, Hendrawan mencibir fraksi-fraksi yang ingin menggunakan hak interpelasi. Sebab, usulan interpelasi itu lebih didasari pada pertimbangan popularitas di mata rakyat yang keberatan dengan kenaikan harga BBM.
Karena itu, Hendrawan tidak khawatir jika DPR memang menginterpelasi Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM. Pasalnya, interpelasi tidak akan membahayakan posisi Jokowi.
BACA JUGA: Keterlaluan Bila DPR Tak Gunakan Interpelasi ke Jokowi
"Membahayakan kalau niatnya jahat. Kalau itu bagian dari siasat negatif, itu membahayakan. Kalau tidak ya gak (bahaya)," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Perseteruan KMP Vs KIH Tergantung Hasil Munas Golkar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Bela Caleg yang Diduga Palsukan Identitas
Redaktur : Tim Redaksi