jpnn.com - SEMARANG - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa capaian intervensi serentak pencegahan tengkes (stunting) di wilayahnya sudah 1.428.700 orang balita atau sekitar 65,93 persen.
Pada akhir Juni 2024, capaian intervensi serentak pencegahan stunting si Jateng ditargetkan bisa mencapai 90 persen.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Sebut Butuh Komitmen Kuat untuk Kurangi Angka Prevalensi Stunting
“Hasil pengukuran dan intervensi serentak sudah sebanyak 1.428.700 balita dari total 2.166.092 balita," kata Nana seusai mengikuti rakor evaluasi intervensi serentak pencegahan tengkes secara daring dari kantornya pada Jumat (21/6).
Intervensi serentak pada Juni ini dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan.
BACA JUGA: Cegah Stunting, Menko PMK Tinjau Posyandu As-Syifa Ponpes Al Ubaidah Sebagai Percontohan
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berkolaborasi dengan BKKBN Jateng.
“Kami selama ini juga sudah membentuk tim kelompok kerja percepatan penanganan tengkes, langsung di bawah sekda Jateng dan kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata Nana.
BACA JUGA: Komitmen Menurunkan Stunting, Bapanas Meluncurkan Rumah Pangan B2SA di Lamongan
Sejauh ini, ada tiga daerah di Jateng, yakni Banyumas, Rembang, dan Kota Tegal, yang pengukurannya sudah mencapai lebih dari 60 persen.
Nana menyatakan sisa waktu yang ada pada Juni ini akan digunakan untuk menggenjot percepatan program tersebut.
Pemprov Jateng bersama BKKBN dibantu dengan TNI-Polri akan berkolaborasi untuk mencapai target dari pemerintah pusat.
Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga akan digerakkan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan langkah percepatan penanganan tengkes ini. Mereka juga akan bekerja sama dengan Puskesmas di masing-masing kecamatan.
"Masih ada waktu bagi kami untuk meningkatkan kembali pengukuran dan intervensi ini. Kami akan maksimalkan," kata Nana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta seluruh kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan wali kota untuk terus mendorong program intervensi serentak pencegahan tengkes ini.
"Lakukan pemantauan di Posyandu. Tinggal 9 hari lagi maka kita harus tancap gas. Akhir Juni atau memasuki Juli harus sudah tuntas (pengukuran)," katanya saat memberikan arahan.
Muhadjir juga menekankan kepada seluruh Posyandu agar menggunakan alat ukur dan timbang yang sesuai standar.
Apabila belum memiliki alat ukur yang sama, maka bisa bergantian dengan Posyandu lain yang sudah mendapatkan bantuan alat ukur dan timbang standar.
"Posyandu yang belum punya alat ukur standar bisa bergiliran dengan Posyandu yang sudah punya. Jangan pakai alat seadanya. Pengukuran tidak harus serempak. Jangan gunakan alat yang tidak standar," katanya. (*/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com