Investor Lambat Bangun Jalan Tol

JAKARTA - Pemerintah menilai, investor jalan tol kerap lambat memulai proyek sehingga tol tak layak bangun akibat kenaikan harga bahan bangunan dan biaya pembebasan tanahInvestor rata-rata memulai proyek setelah dua–tiga tahun sejak penandatanganan perjanjian pengusahaan tol karena mencari pembiayaan perbankan

BACA JUGA: Dirut Pertamina Siap Dicopot

’’Padahal, bila masa konsesi yang diberikan pemerintah dikurangi dua hingga tiga tahun, jalan tol tidak layak lagi secara ekonomis,’’ ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung di Jakarta, Rabu (7/1)

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi permintaan investor agar pemerintah meninjau lagi biaya konstruksi jalan tol

BACA JUGA: Bea Masuk Paku & Kawat Naik Jadi 10 Persen

Permintaan disampaikan Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rochman, Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Hudaya Arryanto, dan Direktur Utama Bakrie Toll Road Harya Mitra Hidayat pada Selasa lalu (6/1)

Pemerintah, kata Nurdin, berpegang pada klausul di PPJT, termasuk masa konsesi proyek dan tarif

BACA JUGA: Sebaiknya Swasta ikut Salurkan KUR

Apalagi, PPJT jelas menyebutkan bahwa kenaikan biaya konstruksi akibat inflasi menjadi risiko sepenuhnya investor’’Pemerintah hanya berpegangan pada klausul perjanjian yang ditandatangani investor dan pemerintah,’’ katanya

Meski demikian, Nurdin mengakui, pemerintah juga bisa memberikan dispensasi kepada sejumlah investorDispensasi diberikan setelah tim auditor diterjunkan untuk menghitung nilai ekonomis proyek’’Jangan sampai belum kerja di lapangan sudah menuntut kenaikan biaya konstruksi,’’ ujarnya

Saat ini sudah ada empat ruas jalan tol yang mengusulkan peninjauan kembali biaya konstruksi, yakni Tol Ciawi–Sukabumi, Depok–Antasari, Kertosono–Mojokerto, dan Cikampek–PalimananUmumnya, investor meminta kenaikan biaya konstruksi karena kenaikan harga tanah dan bahan bangunan melebihi proyeksi di awal proyek

Dalam pertemuan Selasa lalu, investor juga mempertanyakan kesiapan pemerintah memberikan dana talangan pembebasan lahan dari Badan Layanan Umum (BLU) dan keterbatasan dana risiko kelebihan tanah (land capping)Menanggapi permintaan tersebut, Nurdin meminta investor menyiasati dengan memprioritaskan pekerjaan di seksi-seksi jalan tol yang paling prospektif

’’Saya tidak berani meminta tambahan dana ke Depkeu karena penyerapan sampai akhir 2008 kurang dari 50 persenKalau sudah 70 persen, saya baru bersedia minta tambah kepada menteri keuangan,’’ katanya. (noe/nw)
   

BACA ARTIKEL LAINNYA... Laba Bersih Bakrie Melesat