jpnn.com - BANDUNG- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil tengah mengkaji kemungkinan menerima bantuan pembangunan publik transportasi berbasis rel dengan Singapura.
"Ada investor Singapura, yang tertarik untuk menanamkan investasi, untuk membangun transportasi publik," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, seperti dilansir dari Radar Bandung (Grup JPNN), Sabtu (9/8).
BACA JUGA: Polda Intai Tujuh Gerakan Radikal
Emil menegaskan, bentuk transportasinya tidak harus monorel, namun tetap berbasis rel. Bisa monorel, kereta gantung, atau menggunakan magnet. "Jadi bentuknya tidak harus monorel, tapi transportasi berbasis rel. Bisa monorel dan non monorel," tegasnya.
Emil mengatakan, tidak ingin investasi transportasi di Kota Bandung bernasib sama dengan di Jakarta, di mana investor tidak memiliki kemampuan finansial. "Kalau mau ikut harus punya kemampuan dan investasi finansial. Jangan sampai mereka yang tidak punya finansial, tapi ngaku-ngaku punya," terangnya.
BACA JUGA: Melihat Keseruan Selancar Layang di Laut Pulau Tabuhan
Sekarang, lanjut Emil, tengah dilakukan proses lelang, harapannya, tahun depan sudah sampai tahapan pembangunan konstruksi. Ditemui terpisah, Anggota DPRD Kota Bandung, Entang Suryaman, mengatakan, pengadaan transportasi massal, tinggal pelaksanaannya. Pasalnya, sudah dibuat perdanya, yaitu perda transportasi. "Jadi tinggal pelaksanaannya," katanya.
Entang menegaskan, transportasi massal ini, sebenarnya sudah dibicarakan saat wali kota sebelumnya. Sehingga, tinggal meneruskan saja. "Saat itu, kan sudah ada pembicaraan dengan Panghegar Grup. Ya tinggal ditindaklanjuti saja," terangnya.
BACA JUGA: Liput Kelompok Bersenjata di Papua, Wartawan Asing Ditangkap Polisi
Namun, sebelum dilanjutkan, Entang mengingatkan, untuk melakukan tinjauan ulang, sudah sampai sejauh mana kerja sama dengan Panghegar Grup. Agar tidak terjadi tumpang tindih nantinya. Jika ada sedikit kendala di tengah-tengah masyarakat, tambahnya, bisa diatasi dengan sosialisasi terhadap masyarakat. "Masyarakat, harus mengetahui untung ruginya," tegasnya.
Entang sendiri mengatakan, untuh hal ini, Pemkot Bandung kurang melakukan sosialisasi, sehingga jika masyarakat menolak, maka tinggal diberikan penjelasan. "Sebelum ada action lakukan dulu pendekatan kepada masyarakat. Jangan. Sampai. Sudah mau pelaksanaan, tahu-tahu ditolak warga," pungkasnya. (mur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Emas Naik, Berat PIN DPRD Batam Dikurangi
Redaktur : Tim Redaksi