jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendorong masyarakat sipil menentang penundaan pemilihan umum (pemilu).
Pengamat politik yang akrab disapa Ipang itu menilai perlu ada agenda perlawanan sipil terhadap wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu, Bang Pangi Tantang Luhut Buka Data
Sebab, lanjut dia, agenda penundaan pemilu merusak demokrasi di Indonesia dan cacat bawaan secara konstitusi.
"Perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi atau diatur konstitusi, yakni 2 periode selama 10 tahun," kata Ipang dalam keterangannya, Kamis (17/3).
BACA JUGA: Puan Maharani Tolak Penundaan Pemilu 2024, Simpati Masyarakat Bakal Makin Kuat
Menurut dia, wacana penundaan pemilu membahayakan tatanan dan mengganggu siklus negara demokrasi.
Dia menegaskan konstitusi sudah jelas mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Puan Tolak Penundaan Pemilu, Pengamat: Mewakili Sebagian Besar Masyarakat
Menurutnya,pembatasan jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama yang membedakan sistem demokrasi dengan otoritarianisme.
"Sebelumnya, jabatan presiden tidak dibatasi konstitusi. Konsekuensi logisnya, Soeharto bisa tujuh kali pemilu menjabat presiden," pungkas Ipang. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Dea Hardianingsih