JAKARTA - Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, Dr Umar Syadat Hasibuan mengatakan, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Letnan Jenderal Pramono Edi Prabowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), tidak perlu dipolitisirStaf khusus Mendagri Gamawan Fauzi itu yakin, proses penunjukan Pramono sudah melalui prosedur baku.
"Saya melihat faktor adik ipar bukanlah hal yang menentukan bagi SBY untuk memilih Pramono jadi orang nomor satu di Angkatan Darat
BACA JUGA: HTI Menolak Fatwa Haram BBM Bersubsidi
Prosesnya jelas yakni mengacu pada track record, kinerja dan profesionalitas Pramono selaku prajurit TNI," tegas Umar Syadat Hasibuan di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/6).Menurut Umat, dibanding karir dan jenjang kepangkatan di institusi sipil, maka kompetisinya jauh lebih ketat di internal TNI
BACA JUGA: Kejagung Didesak SP3 Kasus Awang Faroek
Termasuk data selama menjalani pendidikan, semuanya tercatat rapi," ujarnya.Soal hubungan kekeluargaan, ujarnya, dalam tradisi sejarah TNI tidak signifikan untuk menunjang karir prajurit
BACA JUGA: Ipar SBY Dinilai Layak Jadi KASAD
Jadi soal hubungan kekeluargaan yang sekarang santer disangka banyak orang tidak menentukan karir prajurit," tegas Umar.Pramono Edi Wibowo harus dilihat dari pencapaian jenjang karirnya yang bersih, dimulai dari bawah, sehingga dia perwira TNI yang paling layak menggantikan Jenderal George Toisutta"Jadi agak mengherankan jika ada orang mempolitisasi, bahwa dia terpilih karena dia adik iparnya Presiden SBY," kata Umar.
"Sepengetahuan saya, disamping sangat loyal pada negara dan hanya tahu bahwa tugasnya hanyalah mengurus pertahanan negara, Pramono tidak banyak macam-macam, apalagi akan bermain politik praktisSelama ini tidak terdengar dia memanfaatkan posisi kakak iparnya untuk berkarir di TNI," imbuhnya.
Berkali-kali dia berharap agar hubungan Pramono Edi Wibowo dengan kakak iparnya, Presiden SBY, tidak dijadikan isu politik untuk menghambat karir dan pengabdiannya di TNI"Jabatan KSAD adalah jabatan karir dari prestasi seorang perwira TNI yang diraih bukan karena nepotisme," tukas Umar(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hingga 2025, Idealnya Hanya 11 Provinsi Baru
Redaktur : Tim Redaksi