jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan sektor bisnis kargo ikut terdampak penyebaran masif virus corona jenis baru, Covid-19.
Lambannya bongkar muat di pelabuhan serta penutupan sementara aktivitas bisnis di sejumlah kota menurunkan omzet bisnis kargo. Penurunan omzetnya mencapai 30 hingga 60 persen.
BACA JUGA: Ada Pejabat Meninggal, Jenazah Dikubur pakai Prosedur Korban Corona
Atas kondisi tersebut, Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) mengkritik pemerintah agar bisa menerapkan kebijakan yang lebih terukur dengan jangka waktu tertentu.
“Kami dari IPCN berharap upaya pemerintah dapat lebih terukur, dengan penerapan kebijakan secara disiplin, agar batas waktu pembatasan pergerakan orang lebih dapat diperhitungkan dampaknya. Jika tidak, masalah ini bisa berkepanjangan dan menimbulkan masalah baru yang lebih besar seperti ekonomi stuck (mandek),” kata Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Benny Syarifudin di Jakarta, Minggu (29/3).
BACA JUGA: Update Corona 29 Maret 2020: Daftar 18 Daerah Zona Merah di Jatim
Dia menjelaskan kondisi di sejumlah daerah yang telanjur melakukan pembatasan secara ekstrem justru kontraproduktif di lapangan.
“Pemerintah pusat harus lebih berani bergerak agar tidak menimbun masalah di kemudian hari. Solusinya hanya dengan menerapkan kebijakan yang lebih terukur dengan jangka waktu tertentu,” tuturnya.
BACA JUGA: Inilah Materi Pembicaraan Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi
Menurut dia, upaya kebijakan terukur dari pemerintah mesti diterapkan secara disiplin dan konsekuen, agar batas waktu pembatasan dapat dilakukan secara efektif.
Jika tidak, penyebaran wabah virus covid-19 akan bertambah luas dan justru tidak dapat diukur dampaknya secara nasional.
Para pengusaha kargo, lanjut Benny, juga berharap pemerintah pusat lebih berani menerapkan kebijakan terukur dengan jangka waktu yang disepakati bersama.
Kebijakan terukur itu antara lain pembatasan pergerakan orang, terutama yang sudah positif terjangkit, dalam batas waktu 14 hari.
“Ini solusi mendasar, pembatasan dilakukan untuk orang yang sudah terjangkit, sementara masyarakat yang lain stay di rumah,” katanya.
Sementara pergerakan barang terutama arus distribusi bahan-bahan pokok, menurut dia, harus diprioritaskan karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Pembatasan mestinya difokuskan pada pergerakan orang, bukan barang. Sebab, pergerakan barang ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, obat-obatan, buah-buahan, sayur mayur dan lainnya. Justru pergerakan barang ini jantungnya ekonomi daerah yang perlu diprioritaskan pemerintah,” ucap Benny.
Dia menambahkan dampak lanjutan dari penyebaran secara massif virus corona (covid-19) sangat memengaruhi roda bisnis sektor kargo. Klien yang biasa menggunakan jasa kargo para anggota IPCN memilih untuk menghentikan aktivitas sementara.
Saat ini IPCN menaungi sekitar 200 perusahaan kargo nusantara dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5.000 orang.
“Sangat terdampak. Kantor-kantor yang biasanya kirim barang, aturannya mau mengirim karena mereka juga takut kena musibah ini jadi tidak buka,” katanya.
Selain faktor tersebut, Benny menjelaskan, bahaya covid-19 membuat aktivitas bongkar muat di pelabuhan menjadi lamban.
Alhasil, para pemilik kapal laut memilih menyandarkan armadanya lantaran kapasitas angkut belum terisi penuh. Meskipun banyak pula yang terpaksa melaut agar kondisi barang yang diangkut tidak rusak atau busuk.
“Barang ke daerah dan sebaliknya menjadi lebih lama dikirim. Kapal-kapal yang tadinya penuh muatan, sekarang kuota belum full jadi bikin molor juga perjalanannya. Dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Meski begitu, Benny yang juga merupakan CEO Klik Logistics Jasa Kargo, mengaku tidak surut semangat dan tetap melakukan aktivitas pengiriman seperti biasa. Klik Logistics akan tetap beroperasi bukan samata-mata mencari untung belaka.
Sebagai pelaku usaha, dia mengaku bertanggung jawab dalam mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat baik dari dearah ke perkotaan atau sebaliknya. Benny mengklaim, manajemen perusahaan telah menyiapkan alat pelindung diri (APD) untuk seluruh pekerjanya dalam menjalankan tugas.
“Untuk logistik ini saya tidak boleh setop, harus tetap jalan. Kami sudah memesan APD untuk para sopir dan pekerja lainnya karena mereka harus tetap mengirim barang,” tegasnya.
“Kalau barang tidak dikirim kebutuhan orang di daerah seperti apa? Barang dari daerah seperti sayur-sayuran tetap harus dikirim, kalau tidak, orang di kota makan apa? Orang-orang di daerah juga seperti apa? Busuk barang dagangannya,” sambungnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad