TIMIKA - Anggota Komisi C DPRD Mimika, Provinsi Papua, Fabianus Jemadu menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mimika masih jauh dari standar nasionalMenurutnya, IPM secara nasional sekitar 111, sementara IPM Mimika hanya sekitar 60.
Meskipun tertinggal, namun kata Fabianus, dari segi grafik, IPM Kabupaten Mimika mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
BACA JUGA: Polda Papua Selidiki Rusaknya Jembatan Pikei
Adanya peningkatan tersebut kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki terobosan-terobosan, yang dilakukan SKPD-SKPD untuk mensejahterakan masyarakatDikatakannya, IPM dilihat dari beberapa aspek seperti aspek pendidikan (sejauh mana Kabupaten Mimika bebas dari buta huruf), segi kesehatan (sejauh mana Kabupaten Mimika, dalam hal peningkatan pelayanan kesehatannya seperti jumlah tingkat kematian bayi dan lainnya). Tak hanya itu, IPM juga dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat.
Untuk segi kesejahteraan masyarakat, Fabianus mengatakan sejauh ini Timika sangat kontras dengan daerah pertambangan. Dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, Mimika masuk lima terbesar provinsi yang paling tertinggi hasil pertambangnya.
Meskipun daerah pertambangan, namun , kata Fabianus Mimika juga sangat kontras dengan kesejahteraan masyarakatnya. Ini dikarenakan Mimika merupakan salah satu daerah tertinggal.
Menurutnya, ketertinggalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPRD (legislatif) sebagai penyelenggara pemerintahan. “Jadi semua harus bersatu, bergandengan tangan untuk mengejar ketertinggalan dalam rangka mensejahterakan masyarakat,”paparnya.
“ Jadi dalam hal ketertinggalan ini, tidak boleh ada yang saling mempersalahkan namun mari bersama-sama saling mengoreksi diri, baik legislative maupun eksekutif, “ ungkap Fabianus.
Dikatakannya, langkah pertama yang akan diambil untuk mengejar ketertinggalan itu adalah, dengan meningkatkan program pendidikan lewat prioritas APBD, sesuai dengan UU yakni 20 pesen. Namun Fabianus mengaku, untuk Mimika masih dibawah dari nilai itu, dimana Mimika baru menyerap 5 persen dari APBD.
Langkah lain yang akan diambil adalah dengan meningkatan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti UKM dan lainnya
BACA JUGA: Danramil Sinak Dibacok, Pistol Dirampas
“Semua harus bahu membahu untuk mengejar ketertinggalan tersebut, bagaimana peran DPRD untuk mengontrol kinerja pemerintah supaya betul-betul dana yang diangarkan dalam APBD benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat,”tutupnyaBACA JUGA: Warga Ancam Tutup Tambang Batu Bara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembuatan E-KTP Curang, Warga Mengamuk
Redaktur : Tim Redaksi