jpnn.com - BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Ipuk Fiestiandani meminta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bijak menggunakan gaji sehingga tidak sampai terjebak dalam jerat pinjaman online yang bunganya mencekik. Sebab, ujar Ipuk, apabila setiap hari harus dikejar-kejar dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan bisa maksimal dalam bekerja.
"Jadi, dengan edukasi ini kami ingin mereka bisa menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang tepat dibutuhkan, alih-alih hal-hal yang diinginkan," katanya saat memberikan arahan kepada ratusan ASN PPPK di Aula Korwilkersatdik Rogojampi, xabupaten Banyuwangi, Kamis (4/7).
BACA JUGA: Guru PPPK Disarankan Mundur Jika tak Bersedia Mengajar Sesuai Sekolah yang Dipilih
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan salah satu perbankan memberikan edukasi literasi keuangan kepada ASN PPPK dalam upaya mencegah risiko jerat pinjaman online.
"Dengan edukasi literasi keuangan ini kami berharap para PPPK dapat mengelola keuangannya secara lebih baik, sehingga bisa berfokus untuk bekerja mengajar anak didik di sekolah masing-masing," ungkapnya.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Penasaran Isi PermenPAN-RB Pengadaan CPNS & PPPK 2024, Pak Aba Merespons
Ipuk juga berpesan kepada para PPPK agar tidak bergaya hidup secara hedonisme, terlebih hidup bermewah-mewah secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
"Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah 'disekolahkan'? Sebenarnya tidak apa-apa 'disekolahkan', asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif," kata Ipuk di hadapan ratusan ASN PPPK di wilayah Kecamatan Rogojampi.
BACA JUGA: Guru PPPK Jangan Minta Pindah ya, Bakal Ditolak dengan Alasan Apa pun
Dia juga mengingatkan bahaya judi online kepada para PPPK yang hadir.
Sebab, jeratan judi daring telah berdampak buruk bagi orang-orang yang terjerat.
Tak sedikit pula nasib korban judi online berakhir dengan tragis, dan bahkan juga bisa membuat pelakunya berurusan dengan hukum.
"Kami berharap kontrak PPPK bapak/ibu sekalian bisa diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai kontrak ini terputus karena hal-hal yang sepele," kata Ipuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menambahkan ada sekitar 3.000 dari 5.000 orang guru di non-PNS di Banyuwangi telah diangkat menjadi PPPK. Menurut dia, edukasi literasi keuangan diberikan agar para guru dapat bijak dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
"Kami ingin memberikan bekal kepada para guru supaya mereka bisa mengatur keuangan secara baik, sehingga bisa nyaman dan lancar dalam bekerja mendidik anak-anak," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi