jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri diharapkan tidak terburu-buru mengusut laporan advokat Merah Putih tentang penyebaran dokumen pemberhentian Letjen Prabowo Subianto yang merupakan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Menurut Indonesia Police Watch (IPW) dokumen tersebut bukan rahasia negara.
"Keputusan DKP bukanlah bersifat rahasia," tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Sabtu (14/6). Neta menilai ada dua hal yang menjadi alasan kenapa keputusan DKP bukan bersifat rahasia.
BACA JUGA: KPK Pastikan Ada Kejutan di Tuntutan Budi Mulya
Pertama, sidang DKP dilakukan kepada Letjen Prabowo Subianto sebagai pejabat publik. Kedua, sidang DKP dilakukan karena ada tuduhan kepada Letjen Prabowo Subianto yang berkaitan dengan kepentingan, kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban publik atau masyarakat.
Sebab itu, segala sesuatu menyangkut keputusan DKP seharusnya dilakukan secara terbuka agar diketahui publik secara transparan.
BACA JUGA: PKB: Jokowi Berkomitmen Merawat Nahdlatul Ulama
Namun situasi sosial politik saat itu tidak memungkinkan pengumuman hasil DKP dilakukan secara transparan, mengingat Letjen Prabowo Subianto adalah menantu penguasa rezim Orde Baru Soeharto dan rezim militer masih kuat pengaruhnya pada kekuasaan.
Melihat situasi dan latarbelakang ini, IPW menilai tidak ada alasan bagi Polri untuk mengusut laporan tentang Pembocoran Dokumen DKP tersebut. "Dokumen itu tidak dibocorkan karena dokumen itu tidak bersifat rahasia," katanya.
BACA JUGA: Harus Bayar ke Koruptor, KPK Belum Ambil Sikap
Justru, ia menambahkan, dokumen atau keputusan DKP itu harusnya dibuka secara transparan kepada publik, mengingat kasus ini menyangkut pejabat publik dan kepentingan publik.
"Meski demikian, jika ragu, Polri bisa meminta masukan kepada pakar hukum militer maupun para mantan pejabat tinggi militer, seperti mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TV One dan Metro TV Terancam Ditutup
Redaktur : Tim Redaksi