jpnn.com - JAKARTA - Jika nantinya Ruhut Sitompul benar-benar dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR, Indonesia Police Watch (IPW) berharap politisi Partai Demokrat itu segera membersihkan mafia proyek di tubuh Polri dan oknum-oknum Komisi III yang selalu ikut cawe-cawe dalam berbagai proyek pengadaan di tubuh Polri.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, selama ini ruwet dan amburadulnya proses proyek pengadaan di Polri tak terlepas dari berbagai manuver oknum-oknum legislatif. Akibat manuver ini, mafia proyek tumbuh subur di tubuh Polri.
BACA JUGA: Selamatkan TKI Wilfrida, Menakertrans Ikut Terbang ke Malaysia
Para jenderal Polri tidak berdaya dan pasrah saja ketika institusinya diobok-obok mafia proyek yang bersekutu dengan oknum legislatif. Akibatnya, banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal terjadi di Polri. Misalnya pengadaan ratusan mobil patroli Ford 2500 sampai 3000 cc dengan bahan bakar Pertamax Plus.
"Pengadaan ini tidak masuk akal jika dilihat dari jatah bahan bakar dlm anggaran Polri, yakni hanya 10 liter Premium per hari. Atau pengadaan 900 ekor anjing seharga Rp 125 juta perekor yang dibeli dari Belanda, yang ternyata tidak terlatih. Padahal jika dibeli di dalam negeri, Polri sudah mendapat anjing yang terlatih dengan harga antara Rp 10 juta sampai Rp 25 juta per ekor," kata Neta di Jakarta, Kamis (26/9).
BACA JUGA: Jaksa Bakal Hadirkan Ayu Azhari di Sidang Fathanah
Ia menuturkan, akibat manuver oknum legislatif yang bersekutu dengan mafia proyek, Polri menjadi diperdaya. Karena itu, apabila Ruhut ditetapkan sebagai Ketua Komisi III, politisi Partai Demokrat ini diharapkan bisa membasmi praktek-praktek mafia proyek.
"IPW berkeyakinan Ruhut bisa melakukan itu. Kerja sama Ruhut dgn Kapolri Timur Pradopo dan Wakapolri Oegroseno akan menjadi kerjasama ideal dalam mendorong perubahan yang signifikan di tubuh Polri," kata Neta.
BACA JUGA: Hotman Paris akan Boyong Anak Ruhut ke DPR
Dari penelusuran IPW, lanjut dia, Ruhut tidak pernah terlibat dalam mafia proyek dan tidak pernah ikut-ikutan main proyek di Polri. Selain itu, Ruhut relatif bersih dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Track record Ruhut bisa diandalkan dibandingkan dengan anggota Komisi III lainnya. "Jadi tidak ada alasan untuk mengganjal Ruhut," kata Neta.
Sejumlah fraksi menolak pencalonan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR. Neta menuturkan, penolakan-penolakan terhadap Ruhut bisa jadi merupakan bagian dari manuver mafia proyek yang ketakutan jika Ruhut menjadi Ketua Komisi III.
Meski masih ada penolakan, Neta berharap, Ruhut segera ditetapkan menjadi Ketua Komisi III. "Gaya Ruhut yang blak-blakan memang membuat banyak pihak kesal, gerah, dan khawatir. Tapi gaya itu diperlukan untuk membersihkan mafia proyek di Polri yang selalu menggunakan tangan-tangan oknum Komisi III DPR," katanya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpin Komisi III, Ruhut Dijamin akan Berubah
Redaktur : Tim Redaksi